Pemulihan Ekonomi, Presiden dan Jaksa Agung

Pemulihan Ekonomi, Presiden dan Jaksa Agung
Syamsul MD (wartawan senior yang sudah 17 tahun meliput di kejaksaan)

Pasar modal Indonesia kembali mendapat pukulan telak pada akhir Mei 2021. Broker saham asal Amerika Serikat, PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (MSSI) memutuskan hengkang dari Indonesia. MSSI secara resmi menghentikan kegiatan perantara perdagangan efek (PPE) di Indonesia pada 28 Mei 2021. Mereka sebelumnya berkiprah di Indonesia sejak 2012 silam.

Aksi korporasi MSSI tentu menambah panjang daftar broker saham dan lembaga keuangan internasional yang menghentikan bisnis di Indonesia. Sebelumnya PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia, Citibank Indonesia, PT Deutsche Bank Sekuritas Indonesia dan PT Nomura Sekuritas Indonesia.

Pemulihan Ekonomi, Presiden dan Jaksa Agung 1

Hengkangnya broker saham dan lembaga keuangan internasional tersebut tentu seperti ‘menyabotase’ upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik investor asing. Upaya menghentikan laju penurunan perekonomian akibat tekanan pandemi Covid-19 akhirnya menjadi sia-sia. Sebab, pintu masuknya investasi melalui pasar modal kini semakin menyempit.

Mengapa semua broker saham dan lembaga keuangan internasional tersebut pergi? Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikatakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Laksono Widodo, hanya bisa meraba-raba. Dugaannya, karena pembobotan saham di BEI sudah turun dan kalah jauh dengan pasar modal China.

Jawaban BEI mungkin saja bisa benar. Namun tentu tidak juga sesederhana itu. Oleh karena itu pendapat berbeda tetap perlu diperhatikan pemerintah terutama oleh Presiden Jokowi. Setidaknya itu disampaikan oleh pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar (UAI), Suparji Ahmad. Hengkangnya lembaga keuangan internasional sedikit banyak ikuti dipicu serangkaian tindakan Kejaksaan Agung setahun terakhir.

 

Pemulihan Ekonomi, Presiden dan Jaksa Agung 2

Tindakan Kejaksaan Agung yang dimaksud adalah terkait penanganan perkara korupsi Jiwasraya yang kemudian diikuti perkara Asabri. Penanganan perkara ini belakangan dipermasalahkan sejumlah kalangan. Sebab tidak hanya diduga telah menabrak prosedur tapi juga diduga tidak transparan. Bahkan kejaksaan diduga melindungi banyak penikmat dana Jiwasraya dengan menjadikan Benny Tjokrosaputro sebagai tumbal.

Polemik pertama adalah perkara Jiwasraya bila dipetakan terjadi di pasar modal. Sedangkan pasar modal adalah pasar legal. Komoditi yang diperjual belikan juga dilegalisasi negara. Bahkan cara pembeliannya pun dilegalisasi negara. Jika terjadi kerugian transaksi di pasar modal, tentu itu resiko bisnis. Kalaupun ada dugaan pidana, tentu yang berlaku UU Pasar Modal bukan UU tindak pidana korupsi.

Permasalahan berikutnya lebih fatal. Seperti ditulis majalah ini, ternyata banyak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang tidak masuk dalam berkas perkara Jiwasraya. Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi-saksi tersebut, justru masuk berkas perkara. Sialnya, hakim yang memeriksa perkara tidak pula jeli. Akibatnya kini muncul banyak gugatan pihak ketiga.

Kontroversi selanjutnya adalah rencana kejaksaan melelang barang bukti perkara Jiwasraya yang belum inkrah dan perkara Asabri yang belum disidangkan. Rencana ini tentu sangat meresahkan pihak ketiga yang tidak saja berasal dari dalam negeri, tapi juga investor dari luar negeri. Indonesia pun dipandang bukan lagi tempat aman untuk investasi.

Polemik terakhir soal keadilan. Apakah adil bila hanya Benny Tjokrosaputro dan pihak ketiga yang tak terkait untuk menanggung kerugian Jiwasraya. Sedangkan protofolio Jiwasraya per 10 Februari 2020, memaparkan Jiwasraya juga rugi saat membeli saham 122 perusahaan lainnya. Milik para pengusaha besar. Bahkan diduga diantaranya sejumlah Grup Bakrie.

Sampai disini, pendapat Suparji yang meminta Presiden Jokowi memperhatikan hengkangnya lembaga keuangan internasional dari Indonesia, sangat tepat. Termasuk mengawasi penegakkan hukum yang dilakukan kejaksaan, apakah sudah memperhatikan prosedur dan aspek ekonomi atau belum. “Harus sangat hati-hati. Apalagi sekarang pandemi,” ujarnya.

Menurutnya, kejaksaan harus adil dalam proses penegakkan hukum dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi agar tumbuh. Konsekuensinya tidak saja prosedur harus ditaati, tetapi juga harus efektif dan efisien pula dalam prosedural itu. “Maka perlu jaminan penegakkan hukum yang adil dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia,” katanya.

Pendapat Suparji ini sebenarnya harapan seluruh rakyat, terutama para pengusaha yang menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi. Apalagi di era modern ini, penegakkan hukum juga harus mempertimbangan variabel Economic Analysis of Law atau analisa ke-ekonomian tentang hukum. Sebuah variabel yang mengukur efisiensi hukum dan penegakkannya. Apakah memiliki kemanfaatan ekonomi atau tidak.

Pada titik ini, Presiden Jokowi memang harus ekstra perhatian. Jangan sampai upaya keras Presiden untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi menjadi sia-sia. Dan jangan pula terkesan, secara langsung maupun tak langsung, justru disabotase Jaksa Agung. Mengingat Jaksa Agung adalah pembantu Presiden, kini bola tentu berada di tangan Presiden sendiri.
Tabik.

(Tulisan ini adalah Mukadimah Laput Majalah Keadilan)

Share