DPR Sebut Bantuan Tunai Lebih Efektif Dalam Penyaluran Bansos

DPR Sebut Bantuan Tunai Lebih Efektif Dalam Penyaluran Bansos

KEADILAN – Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema bantuan sosial untuk membantu masyarakat di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat . Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang seyogianya diterima masyarakat pada triwulan ketiga (September-red) akan dimajukan dan bisa diterima masyarakat pada Juli ini.

Lalu, lanjut Sri, kartu sembako yang sedianya berjumlah 15,93 juta penerima dinaikkan menjadi 18,8 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) y.ang juga akan disalurkan pada Juli ini.

Tak henti disitu. Pemerintah pun meningkatkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang saat ini mencapai 5 juta menjadi 8,8 juta penerima. Kuota internet bagi peserta didik dan pengajar pun akan diberikan secara cuma-cuma bagi 27,57 juta penerima. Terakhir, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan diperpanjang selama sembilan bulan, yang tadi hanya diberlakukan selama enam bulan.

“Atas instruksi Bapak Presiden (Jokowi), untuk perlindungan sosial maka akan dilakukan akselerasi pembayaran minggu ini”, kata Sri Mulyani pada Senin (5/7/2021).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan atas rencana pemerintah tersebut. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mendukung rencana pemerintah untuk kembali memberikan bantuan kepada rakyat. Namun, ia menganjurkan agar penyaluran bantuan sosial diperlukan inovasi berupa bantuan tunai, terutama kepada kalangan perempuan, mereka yang rentan dan kurang mampu.

”Kepala rumah tangga perempuan, kaum lansia perempuan, anak-anak pekerja atau karyawan yang sedang menganggur atau ter-PHK akibat pandemi. Saya menganjurkan dimulai kepada 50 juta warga perempuan Indonesia dengan besaran Rp400 ribu per bulan selama Tahun 2021,” tulis Muhaimin pada Jumat (9/7/2021).

Diketahui, pada 2020 silam, dalam upaya menangani pandemi Covid-19, pemerintah telah melansir setidaknya 10 jenis bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan subsidi upah dan pelatihan kerja, subsidi listrik dan juga bansos sembako/barang. Selanjutnya pada 2021, jenis dan jumlah bansos dikurangi dan subsidi upah dihentikan sedangkan subsidi listrik masih berjalan.

Sementara saat ini dalam upaya mengerem laju infeksi Covid-19, pemerintah melansir kembali bantuan tunai selama 3 bulan. Total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 sebesar Rp403,9 triliun, naik 7,8 persen dari pagu sebelumnya yakni Rp372,3 triliun. Sementara untuk tiga jenis bansos tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana Rp50 triliun.

Junius Manurung