MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ini Kata Komisi IX

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ini Kata Komisi IX

KEADILAN – DPR menerima putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Haminan Sosial). Salah satu putusannya, pemerintah diminta untuk menindaklanjuti. Oleh karena itu DPR meminta MA segera memberikan salinan keputusan kepada pemerintah, mulai dari Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial hingga BPJS.

Menurut anggota DPR Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, pemerintah tetap memberikan pelayanan sesuai standar meskipun iuran BPJS tidak jadi naik.  “BPJS sebagai operator harus tetap memberikan pelayanan sesuai standar,” ucap Saleh ketika dihubungi pada Senin, 9 Maret 2020.

Legislator dari Sumatera Utara ini juga menyarankan agar ada evaluasi terhadap peraturan perundangan sistem jaminan sosial. Evaluasi ini, menurut Politisi PAN ini, untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. “Dengan keluarnya putusan MA ini, sebaiknya pemerintah tidak mencari rumus lain. Ikutin saja dulu putusan MA ini, tanpa mengurangi pelayanan sesuau standar,” tegas Saleh.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikab iuran BPJS.Dalam pasal 34 ayat 1 dan 2. Disebut iuran pasien kelas III menjadi Rp42 ribu, Kelas II Rp110 ribu dan kelas III Rp160 ribu.

 

JUNIUS MANURUNG
Editor      :
Reporter :