Lika-liku Kasus Jiwasraya

Lika-liku Kasus Jiwasraya
Ainul Ghurri Wartawan Majalah Keadilan

Jalan panjang perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) penuh lika-liku. Mulai dari tingkat penyidikan sampai di meja hijau. Hingga saat ini kasus asuransi plat merah itu masih dalam tahap kasasi. Tapi, ada pula yang masih berproses di pengadilan tingkat pertama seperti terdakwa dari Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman.

Piter sendiri orang terakhir yang menjadi terdakwa dalam kasus Jiwasraya. Sementara, terdakwa lainnya sudah divonis seumur hidup di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Oktober 2020.

Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro. Hanya terdakwa dari petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni mantan Mantan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi yang divonis ringan yakni hanya 6 tahun penjara.

Lika-liku Kasus Jiwasraya 1
Gedung PT Asuransi Jiwasraya di Jalan Haji Juanda, Jakarta Pusat, Maret 2018. (Google Street View)

Cukup banyak pihak sepakat bahwa dalam perkara Jiwasraya ada kerugian negara, namun tak sedikit pula yang mengatakan, proses hukum dalam kasus AJS ini dinilai banyak yang keliru. Salah satunya, dalam proses penyidikan Edmon Setiadarma selaku pihak ketiga dimintai keterangan atau bahasa hukumnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kejaksaan Agung. Tetapi lucunya, keterangan itu tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Sedangkan asset yang disita dimasukkan jaksa dalam berkas perkara.

Akibat ‘raibnya’ BAP itu Edmon akhirnya tak masuk daftar sebagai saksi yang dihadirkan jaksa di persidangan meskipun asetnya dijadikan barang bukti dalam berkas perkara. Jadi bagaimana dia ingin memperjuangkan haknya yang telah dirampas itu? Lalu bagaimana jaksa membuktikan aset itu alat bukti dan hasil kejahatan?

Sialnya lagi, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga tidak teliti menguji barang bukti yang dibawa jaksa penuntut umum di persidangan. Dampaknya pun cukup mencengangkan. Akibatnya, meskipun para terdakwa dihukum berat, tak sedikit para pihak ketiga yang menjadi korban penyitaan barang dan aset, mengajukan gugatan perdata di berbagai Pengadilan Negri Indonesia termasuk Edmon. Pemblokiran dan perampasan asset secara serampangan oleh kejaosaan inilah yang kemudian menjadi sorotan publik.

Sedikitnya, ada 120 gugatan baik oleh pribadi maupun kelompok. Mereka meminta dan menuntut agar harta, barang, dan asetnya dikembalikan. Bahkan pemegang polis asal Korea Selatan tak luput menjadi korban. Sebanyak 195 warga negara asing asal Negeri Ginseng itu mendaftarkan gugatan class action di PN Jakarta Selatan pada Jumat 8 Januari 2021.

Lantas bagaimana untuk melindungi para pihak ketiga yang menjadi korban pemblokiran dan perampasan barang dan asset yang dilakukan kejaksaan secara serampangan?

Sebenarnya, dalam UU Tipikor ada pasal 19 yang bisa menjadi jalan bagi pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan perdata. Tetapi beleid ini hanya sedikit mengatur mengenai perlindungan pihak ketiga.

Selain itu menurut Pakar Hukum Pidana Chairul Huda mengatakan, Pasal 19 ini belum teruji dengan maksimal. Sebab pasal ini baru saja digunakan, sehingga ia belum bisa menyimpulkan pasal ini perlu direvisi atau tidak.

“Katakanlah nanti ternyata 100 orang yang menggugat penyitaan itu tidak dikabulkan (oleh majelis hakim), yang notabene mereka adalah pemilik yang sah dari aset-aset yang disita itu. Tetapi bila 100 orang penggugat itu sebagian besar dikabulkan (pengadilan), dan harta sitaannya dikembalikan, tentu pasal 19 itu sudah cukup untuk menjadi dasar memperbaiki putusan berkenaan dengan barang-barang milik pihak ketiga yang ikut disita,” terangnya kepada Keadilan beberapa waktu lalu.

Lika-liku Kasus Jiwasraya 2
Gedung Kejaksaan (Kejaksaan Agung)

Tetapi sayangnya, hingga kini sejumlah gugatan perdata terkait penyitaan barang oleh pihak ketiga masih dalam proses. Untuk mengantipasi dan meminimalisir terjadinya proses penyitaan tersebut, sejumlah pakar hukum pidana sepakat agar pemerintah dan DPR RI segera membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Mungkin masih ingat dan terngiang di otak kita, pada 23 Maret 2021 lalu, DPR telah menyetujui 33 RUU Prolegnas Prioritas dalam rapat paripurna. Sayangnya, RUU Perampasan Aset tidak termasuk sebagai salah satu diantaranya.

Padahal, RUU ini dinilai sangat penting supaya ada kejelasan dalam penyitaan dan perampasan aset. Hal ini dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad. Fenomena ini, menunjukkan ada kesalahan dalam prosedur penyitaan dan putusan perampasan asset yang terjadi dalam proses penanganan dan penegakan hukum perkara Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Maraknya sejumlah gugatan perdata dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia bila persoalan itu tidak dikelola secara baik. “RUU Peramapasan Aset ini untuk mencegah mal praktek dalam penyitaan dan perampasan asset,” tutur Suparji.

Agar tidak pandang bulu dalam mengantisipasi dan menjadi korban dalam penyitaan, Pakar Hukum Ekonomi Prof. Budi Kagramanto juga menyarankan agar menguatkan hukum melalui UU di pasar modal, supaya sinergi antara Kejaksaan dengan OJK juga berperan. “Disinilah Peran OJK untuk mengawasi kinerja pasar modal,” ujar Prof Budi dalam diskusi webinar beberapa hari lalu.

Ungkapan Guru Besar Universitas Airlangga ini menunjukkan masih lemahnya penguatan hukum di pasar modal. Salah satu pemicu hengkangnya sejumlah investor luar negeri. Padahal investasi di pasar modal sangat vital bagi perekonomian Indonesia, apalagi dalam kondisi pandemi ini.

Pendapat sejumlah pakar ini selain melindungi pihak ketiga yang telah menjadi korban penyitaan, juga menjaga terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi faktor penentu tumbuhnya perekonomian. Semoga kedepannya tidak terulang lagi banjir gugatan atas tindqkqn kejaksaan di berbagai pengadilan.

AINUL GHURRI

Share