PKS Ogah Parliamentary Threshold 7 Persen

PKS Ogah Parliamentary Threshold 7 Persen

KEADILAN- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan menjadi 7 persen. Sedangkan, presidential threshold tetap 20 persen.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, semua partai mempunyai hak untuk mengusulkan kenaikan PT tersebut. Tetapi semua usulan tersebut akan dibahas bersama di DPR RI.

“PKS punya opsi yang lain. Kami setuju untuk dinaikan tetapi kalau tujuh persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili. Sehingga wajar dan kalau rakyat tidak terwakili, nama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat tidak jadi tepat,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Hidayat pun mencontohkan fakta pemilu 2019. Hasil pemilu tersebut hanya tiga partai yang mencapai tujuh persen. Selebihnya dibawah angka tersebut. “Menurut saya tiga dan empat partai itu belum mewakili realita tentang pengelompokan politik di masyarakat,” tegasnya.

Seyogyanya kata Hidayat, para politikus harus bijak. Sebab rakyat Indonesia terdiri dari begitu banyak pluralitasnya seperti ragam suku, budaya, afiliasi politik dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Kalau pun naik, saya setuju naik, tapi saya kira angka 5 persen itu sudah sangat rasional. 5 persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengkonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai,” tegasnya.

Sementara presidential threshold Hidayat mengusulkan kembali ke pola 2014 yakni 15 persen. “Jadi 15 persen masih masuk akal, untuk presidensial Threshold ya. Kalau mau liberal dikit ya dikembalikan ukurannya sama dengan PT bisa 5 persen kan. Demikian presiden punya dukungan minimal di parlemen, dan itu sudah bisa jadi modal dia untuk mengelola bernegara,” tukasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :