Sidang Online saat Pandemi, Pencegahan atau Formalitas Belaka?

Sidang Online saat Pandemi, Pencegahan atau Formalitas Belaka?Charlie Adolf Lumban Tobing Wartawan Majalah Keadilan

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana pengadilan melakukan persidangan untuk perkara pidana ditengah pandemi.

Pasal 2 ayat 2 Perma No.4 Tahun 2020 menyebutkan, “Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau permintaan dari penuntut dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 (dengan menghadirkan terdakwa di ruang sidang) atau secara elektronik,”

Dalam poin-poinnya, dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bagaimana ketentuan persidangan secara elektronik.

Poin (a) menjelaskan, Hakim atau Majelis Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari tempat terdakwa ditahan, dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum. Pada poin (b) dikatakan, untuk penuntut umum bisa juga menghadiri sidang dari kantor penuntut melalui daring, dan di poin (c) disebutkan, untuk terdakwa yang tempat tahanannya tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, terdakwa dapat menghadiri persidangan di kantor penuntut melalui daring. Sedangkan untuk terdakwa yang sedang tidak ditahan dapat mengikuti persidangan di ruang sidang, atau ditempat lain dengan persetujuan Majelis Hakim.

Terkait dengan Perma No. 4 Tahun 2020 ini, saat ini hampir semua sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) digelar secara elektronik melalui daring. Mulai dari bulan Juni 2021 semenjak penulis ditugaskan liputan di PN Jakut, hanya sedikit sidang pidana yang dilakukan secara tatap muka. Sidang yang digelar secara tatap muka hanyalah sidang perkara pidana untuk terdakwa yang disetujui penangguhan masa penahanannya oleh Majelis Hakim.

 

Sidang Online saat Pandemi, Pencegahan atau Formalitas Belaka? 1
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara (istimewa)

Dari beberapa persidangan online yang penulis hadiri, penulis melihat hampir semua terdakwa di PN Jakut dihadirkan secara daring dengan hanya menggunakan handphone. Penggunaan handphone ini kemudian yang menjadi masalah dan mengganggu proses persidangan.

Masalah pertama ialah handphone yang dipakai dalam sidang untuk menghadirkan terdakwa hanya dipegang oleh Majelis Hakim, JPU dan penasihat hukum. Hal ini yang kemudian mempersulit pengunjung sidang untuk melihat rupa terdakwa.

Hanya Majelis Hakim, JPU dan penasihat hukum lah yang tahu orang di layar handphone itu benar terdakwa atau bukan.

Pasal 2 ayat 3 Perma No. 4 Tahun 2020 menyebutkan, “Apabila sidang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, semua peserta sidang harus tampil di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.”

Meskipun perma ini tidak menjelaskan layar monitor yang jelas seperti apa. Jika memang yang dimaksud adalah layar LCD hitam yang terjogrok di pinggir beberapa ruang sidang karena jarang dipakai, pada nyatanya sidang pidana yang digelar di PN Jakut lebih banyak menggunakan handphone.

Untuk melihat terdakwa di layar handphone tersebut, jangankan pengungjung sidang, Majelis Hakim, JPU dan penasihat hukum pun sering kali oper-operan handphone saat meminta keterangan terdakwa. Handphone dioper dari JPU ke Majelis Hakim, atau ke penasihat hukum, atau sebaliknya. Jika ada saksi yang hadir dipersidangan, saksi tersebut pun akan menjadi sasaran operan handphone di ruang sidang.

Selain layar, suara juga menjadi masalah dalam proses persidangan secara daring. Sering terdengar gema suara, atau suara bising dari handphone yang menghadirkan terdakwa. Suara ini kemudian menjadi pengganggu saat jalannya persidangan. Majelis Hakim juga pernah menjeda sejenak persidangan untuk mengatasi masalah suara ini.

Selain permasalahan teknis, ada juga permasalahan terkait kesehatan. Jika memang sidang perkara pidana dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran Covid-19, kenapa beberapa persidangan perdata masih dihadiri cukup banyak pihak dalam satu ruang sidang?

Penulis berharap sidang online bukan hanya formalitas dimasa pandemi. Jika memang harus dilakukan melalui daring, harusnya pengadilan di PN Jakut khusunya, menyediakan fasilitas yang memadai. Jadi tak hanya petugas yang bertugas mengadili, tetapi pengungjung juga bisa melihat dan mendengar keterangan terdakwa dengan jelas, sehingga mengerti isi persidangan.

CHARLIE TOBING

Editor      :
Reporter :