Parliamentary Threshold Naik 7 Persen, Demokrat Tolak Usulan NasDem dan Golkar

Parliamentary Threshold Naik 7 Persen, Demokrat Tolak Usulan NasDem dan Golkar

KEADILAN- Partai Demokrat tidak sependapat dengan usulan Partai Golkar dan Partai NasDem yang mengusulkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) naik menjadi 7 persen.

“Oh enggak usah lah, nggak usah, tidak setuju lah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Demokrat kata Syarief tetap konsisten dengan PT 4 persen sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya. “Sementara ini Partai Demokrat menilai 4 persen cukup bagus,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar PT dinaikkan menjadi 7 persen. Sedangkan, presidential threshold tetap 20 persen.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga Hartarto usai melangsungkan pertemuan tertutup bersama Surya Paloh dan jajaran pengurus Golkar-Nasdem, di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

“Terkait UU politik, terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa PT 7 persen, dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus dan akan mendukung konsep tersebut,” ujar Airlangga Hatarto.

Menko Prekonomian itu menambahkan, mengenai ambang batas presiden atau presidential threshold, Golkar pun sepakat dengan Nasdem, agar PT tetap di angka 20 persen. “Juga terkait dengan presidential threshold tetap 20 persen,” katanya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :