Sidang Sengketa Pilgub Kalsel: Hakim MK Minta Semua Pihak Bawa Bukti Detail

Sidang Sengketa Pilgub Kalsel: Hakim MK Minta Semua Pihak Bawa Bukti Detail
Gedung MK.

KEADILAN – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya kembali menggelar sidang setelah menunda seluruh agenda persidangan sejak akhir Juni lalu.

Diketahui sebelumnya, MK menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021. Penundaan sidang itu guna menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga peradilan tersebut.

Terdapat dua jadwal sidang yang tertera di laman MK pada hari ini, yakni pertama, sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (sengketa Pilgub Kalsel).

Kedua, sidang Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan sendiri, digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, di mana para pihak yang terlibat menghadiri sidang secara langsung dan virtual.

Persidangan sengketa Pilgub Kalsel tersebut, dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi oleh Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih.

Hadir dalam sidang tersebut di antaranya, pemohon dari pihak Denny Indrayana dan Difriadi yang diwakili oleh kuasa hukum, dan termohon yakni KPU dan Bawaslu, serta pihak terkait yakni pihak lawan Denny-Difriadi di Pilgub Kalsel yakni Sahbirin Noor-Muhidin.

Hakim MK Enny Nurbaningsih meminta, para pihak dalam sidang perkara sengketa Pilgub Kalsel agar menyediakan bukti-bukti yang lebih detail.

Hal itu disampaikan Enny usai mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukum Bambang Widjojanto dan Heru Widodo.

“Mengingatkan ke semua pihak secara adil bahwa ini adalah kasus konkret maka bukti-bukti itu harus detail mungkin, selengkap mungkin,” kata Enny saat sidang sengketa Pilkada Kalsel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Dalam pembacaan pokok permohonan tersebut, Bambang Wijayanto menyampaikan, penekanan substansi dan alat bukti serta menyebutkan beberapa dugaan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020 pada 9 Juni 2021 lalu.

Sidang berikutnya mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan ini dilanjutkan hingga Jumat (23/7) mendatang.

“Untuk sidang berikutnya perkara ini kita tunda sampai hari Jumat jam 09.00 WIB,” tutur Hakim Aswanto.

Ainul Ghurri

Share