Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Suap Rp13 Miliar

Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Suap Rp13 MiliarFoto: liputan6.com

KEADILAN- Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah didakwa menerima uang suap senilai Rp13 miliar dari sejumlah kontraktor, termasuk pengusaha Agung Sucipto. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Muhammad Asri menjelaskan, Nurdin Abdullah menerima suap dari Agung Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura atau senilai Rp1 miliar 590 juta (kurs dolar Singapura Rp10.644).

Selain itu, Nurdin juga menerima dari kontraktor lain senilai Rp6,5 miliar dan 200 ribu dolar Singapura atau senilai Rp2,1 miliar (kurs dolar Singapura Rp10.644). Sehingga bila ditotal secara keseluruhan Rp13 miliar.

“Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar terdakwa selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan Agung Sucipto dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Jaksa KPK Asri.

Jaksa mengungkapkan, uang itu diberikan Agung kepada Nurdin agar Nurdin selaku Gubernur Sulsel memberikan proyek infrastruktur di Sulsel.

Lebih lanjut, penerimaan uang itu juga membuat Nurdin memberikan persetujuan bantuan keuangan Pemprov Sulsel untuk proyek infrastruktur sumber daya air milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2020.

“Agar dapat dikerjakan perusahaan milik Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin,” tuturnya.

Harry Syamsuddin sendiri merupakan Komisaris PT Purnama Karya Nugraha yang merupakan perusahaan di bidang pekerjaan konstruksi.

Jaksa menjelaskan, saat Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode 2008-2018, telah mengenal Edy Rahmat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng.

Nurdin dan Rahmat juga telah mengenal Agung sejak 2013. Di mana, perusahaan Agung telah banyak mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Bantaeng.

Pada 5 September 2018, Nurdin terpilih dan diangkat menjadi Gubernur Sulsel periode 2018-2023.

Setelah itu, pada awal 2019, Nurdin melakukan pertemuan dengan Agung di rumah jabatan Gubernur Sulsel.

Dalam pertemuan itu, Agung meminta bantuan Nurdin untuk membantu agar perusahaan milik Agung bisa mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Pemprov Sulsel.

“Saat itu terdakwa menerima uang tunai sejumlah 150 ribu dolar Singapura. Pada saat itu, terdakwa berjanji akan mengusahakan agar perusahaan milik Agung Sucipto bisa mendapatkan proyek,” jelas Jaksa Irwan.

Selain itu, Nurdin juga menyampaikan kepada Agung jika ingin memberikan sesuatu atau uang nantinya bisa melalui Edy Rahmat.

Berjalannya waktu, Agung mendapatkan proyek pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 melalui PT Cahaya Sepang Bulukamba dengan nilai penawaran sebesar Rp 15.711.736.067,34 dari pagu anggaran senilai Rp16.367.615.000.

Agung juga mendapatkan pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan 1 dari dana PEN TA 2020 melalui PT Cahaya Sepang Bulukamba dengan nilai penawaran Rp 19.062.235.132,34 dari nilai pagu anggaran senilai Rp 19.295.078.867,18.

Proyek yang didapat Agung juga melibatkan Sari Pudjiastuti saat menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulsel yang kemudian diangkat menjadi Kepala Biro karena mengikuti arahan dari Nurdin.

Setelah pengumuman pemenang paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan 1 dari Dana PEN TA 2020 itu, Sari menerima uang sebesar Rp60 juta dari Agung.

Selanjutnya uang itu dibagikan Sari kepada anggota Pokja 7, yaitu Ansar, A. Yusril Mallombang, Herman Parudani, Suhasril dan Hizar.

Tak hanya itu, pada 19 Februari 2021, Edy Rahmat dihubungi oleh Agung yang menyampaikan keinginannya terkait proposal bantuan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai TA 2021 senilai Rp 26.551.213.000.

Proposal itu diajukan oleh Andi Seto Gadhista Asapa selaku Bupati Sinjai kepada Nurdin dengan permintaan agar terdakwa Nurdin memberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulsel dan jika bantuan keuangan tersebut disetujui oleh Nurdin, maka yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Agung dan Harry Syamsuddin.

Selain itu, Agung juga menjanjikan akan memberikan fee sebesar 7 persen kepada Nurdin jika bantuan keuangan disetujui.

Selanjutnya, pada 25 Februari 2021, Agung menyampaikan kepada Edy saat bertemu di Cafe Pancious di Jalan Letjen Hertasning Nomor 2-3 Kota Makassar akan memberikan sejumlah Rp 2,5 miliar kepada Nurdin melalui Edy.

Keesokan harinya, Agung menyiapkan uang tersebut yang bersumber dari rekening Agung senilai Rp 1,45 miliar dan Rp 1,05 miliar dari Harry Syamsuddin.

Masih di hari yang sama, Agung menyerahkan uang tersebut kepada Edy di pinggi jalan di dekat Rumah Makan Nelayan di Jalan Ali Malaka, Kota Makassar

Jaksa KPK merinci, uang yang diterima Nurdin Abdullah dari sejumlah kontraktor.

“Terdakwa secara langsung menerima uang tunai sejumlah 150 ribu Dollar Singapura dan melalui Edy Rahmat menerima uang tunai yaitu Rp 2 miliar 500 juta dari Agung Sucipto pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba,” terangnya.

Selain dari Agung, Nurdin Abdullah juga disebut menerima uang dari kontraktor lainnya, seperti H Momo, Ferry Tanriadi, Petrus Yalim, Robert Wijoyo. Dari beberapa kontraktor tersebut, Nurdin disebut menerima uang sedikitnya Rp6,5 miliar dan 200 ribu Dolar Singapura.

“Bahwa perbuatan terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya berjumlah Rp6.587.600.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD 200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura),” sebut Jaksa Asri Irwan.

Atas perbuatannya itu, terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, Nurdin juga dikenakan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

AINUL GHURRI

Editor      :
Reporter :