Pilkada Medan, Gugatan Bapaslon Perseorangan Ditolak

Pilkada Medan, Gugatan Bapaslon Perseorangan Ditolak

KEADILAN – Permohonan gugatan bakal pasangan calon (Bapaslon) jalur perseorangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan 2020, H Azwir dan Abdul Latif Khan terhadap KPU Kota Medan, ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.

Gugatan sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dengan nomor registrasi 001/PS/BWSL.MDN.02.01/II/2020 itu berakhir setelah Ketua Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan Julius Turnip membacakan putusan. “Menetapkan, menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya,” tegasnya yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Medan, Jalan Sei Bahorok, Selasa (10/3/2020).

Dalam sidang putusan tersebut, majelis menyebutkan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon lainnya diluar permasalahan pengumuman penyerahan dukungan selama 14 hari sebagaimana permohonan pemohon, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis musyawarah.

Anggota Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Medan Raden Deni Admiral saat membacakan pertimbangan putusan mengatakan bahwa berdasarkan fakta musyawarah, majelis berpendapat termohon, KPU Kota Medan telah mengumumkan penyerahan syarat dukungan minimal calon perseorangan dalam batas waktu 14 hari yang ditentukan pada tanggal 3-16 Desember 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh termohon yang mana sampai saat ini pengumuman tersebut dapat diakses secara faktual di media sosial, instagram, laman website KPU Kota Medan, dan telah diumumkan juga di beberapa media cetak.

Majelis berpendapat, bahwa batas waktu 14 hari yang menurut pemohon, KPU Kota Medan belum melakukan pengumuman, bila dikaitkankan dengan fakta musyawarah, hal tersebut menurut majelis pemohon telah keliru. Serta pemohon dianggap tidak punya alasan hukum dalam mengartikan ketentuan 14 hari pengumuman. “Hal ini sejalan dengan keterangan ahli dari pemohon DR Mirza Nasution yang menerangkan bahwa Peraturan KPU sejak diundangkan dianggap telah diketahui oleh semua orang,” sebutnya saat membacakan pertimbangan putusan.

Dijelaskan juga bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang merasa merasa dirugikan karena hanya memiliki waktu 9 hari untuk penyerahan dukungan, menurut majelis adalah hal yang keliru dan patut ditolak karena tidak beralasan hukum. “Bahwa pemohon telah dirugikan oleh KPU Kota Medan, menurut majelis musyawarah adalah hal keliru,” kata majelis saat membacakan putusan.

Menanggapi keputusan ini, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Medan Zefrizal SH, MH mengatakan, bagi KPU Kota Medan menjalani tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 dengan maksimal dalam melayani masyarakat dan peserta pemilihan secara adil. Serta bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tata aturan yang ada.

Haris Iskandar

Editor      :
Reporter :