Sidang Samin Tan: Saksi Ahli Pidana Jelaskan Soal Gratifikasi Positif dan Negatif

Sidang Samin Tan: Saksi Ahli Pidana Jelaskan Soal Gratifikasi Positif dan NegatifSidang terdakwa Samin Tan hadirkan Saksi Ahli Pidana UMJ Chairul Huda. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap anggota DPR RI Eni Maulana Saragih terkait proyek batubara di Kementerian ESDM Tahun 2018 dengan terdakwa Samin Tan.

Sidang yang dipimpin Hakim Panji Surono, menghadirkan saksi Ahli Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Chairul Huda.

Chairul Huda menjelaskan seputar makna gratifikasi yang dikategorikan sebagai perbuatan bermakna positif dan suap yang bermakna negatif.

Meskipun gratifikasi disebut positif, kata Chairul, akan tetapi jika penerimanya adalah seorang pegawai negeri maka menjadi negatif akibat tidak melaporkannya ke KPK dalam 30 hari kerja. Sementara si pemberi tidak akan terkena pidana.

“Misalnya, perbuatan gratifikasi pada momen Hari Raya Natal, Hari Raya Lebaran dan Tahun Baru yang dilakukan oleh si swasta (pemberi) dengan ASN (penerima). Itu si swasta tidak terkena pidana, tetapi ASN terkena pidana bila tidak melaporkan dalam 30 hari kerja. Tetapi kalau ASN itu melaporkan tidak kena pidana juga,” terang Chairul Huda di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Adapun perbuatan suap menurut Chairul Huda tetap bermakna negatif. “Bahkan memiliki niat melakukan penyuapan saja dapat dijerat pidananya,” ujarnya.

Diketahui, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan didakwa Jaksa KPK menyuap Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulana Saragih senilai Rp 5 miliar pada Tahun 2018 lalu.

Suap itu berkaitan dengan permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah. PT AKT merupakan anak perusahaan dari PT BLEM.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :