PPATK: Tak Ada Uang Akidi Tio Rp2 Triliun

PPATK: Tak Ada Uang Akidi Tio Rp2 TriliunKepala PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Media Indonesia

KEADILAN- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menanggapi pernyataan Polda Sumatera Selatan yang menemukan uang yang akan didonasikan keluarga almarhum Akidi Tio.

Uang itu sejumlah Rp2 triliun saat hendak melakukan pencairan bilyet giro (bukti pemberian uang) yang mereka terima di kantor induk Bank Mandiri cabang Palembang.

Dian menegaskan, bilyet tersebut tidak akan bisa dicairkan jika kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet.

“Memang ada prosedur sudah pasti. Kalau giro diserahkan ke bank tidak mungkin cair sebagian, bank pasti menolak. Jumlahnya harus jelas,” kata Dian di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Dijelaskan, bilyet giro merupakan perintah untuk memindahbukukan ke rekening lain. Dengan demikian, jika dana yang ada di rekening lain kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet, bank akan menolak mengabulkan pemindah bukuan tersebut.

“Nah, ini permintaannya Rp2 triliun. Otomatis tidak akan dikabulkan karena tidak di back up oleh jumlah uang yang ada. Bisanya misalnya cuma Rp1 miliar. Harus diubah (bilyet) itu. Sudah jelas,” katanya.

Dian menjelaskan, berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, PPATK memang tidak menemukan adanya dana sebesar Rp2 triliun di rekening milik keluarga Akidi Tio maupun pihak terkait lainnya.

“Setelah kita periksa hampir seluruh rekening terkait itu sangat-sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban atau komitmen sebanyak Rp2 triliun. Itu temuannya seperti itu sebetulnya,” kata Dian.

Dian menerangkan, PPATK memiliki akses untuk masuk perbankan. Tak hanya di dalam negeri, PPATK juga memiliki sistem untuk memonitor keluar dan masuknya uang ke dan dari Indonesia yang disebut IFTI atau International Fund Transfer Instruction), dan memiliki jaringan lebih dari 160 negara.

Meski tak menyebutkan nominal pasti, dari penelitian dan analisis yang dilakukan, keluarga Akidi Tio tak memiliki dana setengah dari yang rencananya akan dihibahkan.

“Begini saya tidak boleh menyebut angka tapi sangat jauh dari yang ini kan. Boro-boro setengahnya juga enggak. Terlalu jauh,” ungkapnya.

Dian tak merinci pihak-pihak di keluarga Akidi Tio yang rekeningnya diteliti. Yang pasti, kata Dian, PPATK meneliti pihak-pihak yang terkait dengan keluarga Akidi Tio.

“Siapapun yang terkait. Saya tidak mengekspos secara spesifik, siapapun yang terkait harus kita teliti. Karena siapa tahu ada yang tidak terekspos tapi memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyumbang seperti itu. Nampaknya jauh. Tidak ada. Kecuali ada nama-nama yang tidak terkait tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada orang yang punya duit mau menyumbang. Rp2 triliun itu kan sama Rp2.000 miliar,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Dian menjelaskan alasan PPATK meneliti mengenai rencana pemberian hibah ini. Dikatakan, PPATK merasa berkepentingan karena rencana pemberian hibah tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Selain itu, PPATK melihat adanya inkonsistensi profil pihak penyumbang dengan nilai uang yang disumbangkan.

“Kita anggap ini ada transaksi yang mencurigakan. Karena orangnya itu sebetulnya tidak memiliki profil yang memadai untuk bisa menyumbang Rp 2 triliun dan jauh dari itulah kira-kira,” katanya.

Selain itu, rencana pemberian hibah ini menyangkut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri. Dikatakan, dalam intelijen keuangan, profil Kapolda, atau pejabat negara dari tingkat pusat hingga daerah serta aparat penegak hukum masuk dalam kategori politically exposed persons (Peps) atau orang yang terekspos secara politik.

“Kalau dia terkait dengan transaksi-transaksi yang kita anggap mencurigakan itu otomatis kita harus meneliti itu, harus melakukan analisis mengenai apa yang terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan, hasil pemeriksaan PPATK akan segera disampaikan kepada Kapolri dan Kapolda Sumsel.

Diketahui, keluarga seorang pengusaha bernama Akidi Tio membuat heboh lantaran berencana menyumbang atau memberikan dana hibah kepada Polda Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian bantuan itu, secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7/2021) yang dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Namun, hingga saat ini, dana tersebut tak kunjung cair.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :