RJ Lino Didakwa Rugikan Negara 1,9 Juta Dolar AS

RJ Lino Didakwa Rugikan Negara 1,9 Juta Dolar ASTerdakwa RJ Lino sebelum menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana perkara dugaan pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) 2010 dengan terdakwa Richard Joost (RJ) Lino.

Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK mendakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino merugikan negara USD1.997.740 atau sekitar Rp28,7 miliar (kurs Rp14.375) dalam pengadaan tiga QCC di perusahaannya.

Dalam kerugian ini, jaksa menilai RJ Lino telah memperkaya diri sendiri dan memperkaya perusahaan Wuxi Huang Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd China atau HDHM dengan nominal yang sama.

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan intervensi pengadaan tiga unit Twinlift QCC, berikut pekerjaan jasa pemeliharaannya telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq PT Pelabuhan Indonesia II sebesar USD1.997.740,23,” kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/8/2021).

Uang sebesar itu, didapat dari hasil perhitungan oleh Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis KPK. Menurut jaksa, pengadaan tiga unit crane itu dilakukan oleh Lino dan Ferialdy Norlan selalu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II.

Tindakan keduanya diduga telah melakukan intervensi untuk memenangkan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China dalam proyek pengadaan tiga uni QCC beserta pemeliharaannya di Pelindo II.

Dalam pengadaan tiga unit QCC tersebut, PT Pelindo II di bawah Lino baru membayar sekitar USD15 juta. Padahal, menurut KPK, harga wajar untuk tiga unit QCC senilai USD13,5 juta.

Menurut jaksa, tindakan Lino telah melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Atas tindakannya itu, ia diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Jaksa menjelaskan, PT Pelindo membuka pelelangan ulang dan penunjukkan langsung kepada PT Barata Indonesia. Di tengah proses negosiasi ini, Lino mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan.

Tindakan Lino mengundang perusahaan lain di tengah negosiasi melangar aturan Menteri BUMN Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 dan Surat Keputusan Direksi Pelindo. Belakangan, negosiasi dengan PT Barata dibatalkan.

Jaksa menyatakan intervensi lainnya dilakukan pada jenis crane. Awalnya crane yang ingin dibeli memiliki tipe single lift QCC berkapasitas 40 ton. Belakangan, atas perintah Lino spesifikasi diubah menjadi twin lift QCC. Menurut jaksa, tim kajian Pelindo menyatakan bahwa Twin Lift tidak cocok untuk pelabuhan Palembang dan Pontianak, serta HDHM tidak memenuhi persyaratan teknis. Namun, Lino tetap memerintahkan untuk pengadaan Twin Lift QCC.

“Padahal HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaiman diatur,” kata jaksa.

Selain itu, jaksa mengatakan untuk mengakomodasi dipilihnya HDHM, Lino menyuruh bawahannya Wahyu Hardiyanto untuk mengubah Surat Keputusan Direksi Pelindo yang mensyaratkan nilai kandungan dalam negeri dalam produk yang dibeli. Dengan diubahnya surat keputusan itu, maka pengadaan di PT Pelindo II meniadakan kewajiban penggunaan komponen barang atau jasa dan sumber daya dalam negeri.

“Sehingga dengan aturan ini, HDHM yang merupakan perusahaan luar negeri dapat mengikuti pengadaan di PT Pelindo II,” tutur jaksa.

Oleh karena itu, dalam pengadaan itu PT Pelindo harus membayar duit untuk 3 unit crane ke HDHM sebanyak US$ 15.165.150. Menurut KPK, harga wajar seharusnya US$ 13.579.911.

“Perbuatan terdakwa mengakibatkan tidak diperolehnya produk twin lift QCC dengan harga wajar,” tegas jaksa.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Lino merugikan negara US$ 1.974.911 pada pengadaan QCC dan USD22.828 untuk pemeliharaan.

Jaksa mendakwa Lino melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Lino juga diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :