RJ Lino Tak Terima Rugikan Negara 1,9 Juta Dolar AS

RJ Lino Tak Terima Rugikan Negara 1,9 Juta Dolar ASRJ Lino, terdakwa kasus dugaan pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II pada 2010. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino tidak terima bahwa dirinya disebut merugikan keuangan negara sebesar USD 1,9 juta. Hal itu disampaikan pada nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dia menjelaskan tentang proses penunjukan kontraktor quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II. Menurutnya, proses penunjukan langsung itu dibolehkan dalam aturan.

Hal itu merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf a, d atau b di mana penunjukan 3 QCC diperbolehkan.

“Begitu pula merujuk direksi Pelindo II HK/56/5/10/PS.II/09 tanggal 9 September 2009 pasal 9 huruf c ayat 1 dimana penunjukan langsung QCC diperbolehkan,” ucap RJ Lino  membacakan eksepsi dalam persidangan, Senin (16/8/2021).

Selain itu, kata Lino, di perusahaan PT Pelindo II boleh melakukan penunjukan langsung perusahaan dalam proyek pengadaan QCC.

Apalagi jika proyek pengadaan QCC ini sudah melewati tahapan yang sulit dan pernah gagal. Sehingga penunjukan langsung memenuhi salah satu perusahaan tersebut.

“Pertama, QCC adalah business critical asset jadi bisa ditunjuk langsung, atau kedua QCC adalah jenis strategi perusahaan itu juga bisa ditunjuk langsung, ketiga telaah QCC telah 2 kali gagal, dan keempat karena kongesti pengadaan QCC sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda. Jadi salah satu 4 (syarat) itu bisa jadi penunjukan langsung,” tuturnya.

Ia menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam proses penetapan perusahaan proyek QCC di PT Pelindo II. Dirinya hanya membantu mencarikan solusi karena proyek QCC ini 9 kali gagal.

“Bahwa perlu Yang Mulia ketahui proses pengadaan QCC adalah satu-satunya proses yang saya alami sebagai Dirut ikut terlibat mencari solusi setelah 9 kali gagal. Penetapan pemenang, pengadaan, serta besar nilai kontrak sepenuhnya tanggung jawab direktur terkait, sedangkan saya selaku dirut sama sekali tidak terlibat,” terang RJ Lino.

Diketahui, RJ Lino didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC di PT Pelindo II. RJ Lino didakwa memperkaya diri sebesar USD 1.997.740,23 atau setara dengan Rp28,7 miliar (kurs Rp14.375).

Jaksa mengatakan, hasil kerugian negara terkait pengadaan 3 unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 didapat dari perhitungan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelindo II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Pontianak.

Jaksa juga menyebutkan, RJ Lino memberi disposisi ke anak buahnya agar segera memproses penunjukan HDHM terkait proyek pengadaan QCC itu.

Menindaklanjuti itu, anak buah RJ Lino mengundang HDHM bermaksud menunjuk HDHM terkait pengadaan Twin Lift QCC untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, serta dokumen administrasi dan teknis sebagai bahan referensi untuk harga penawaran.

Kemudian, RJ Lino memerintahkan Ferialdy Noerlan untuk menandatangani kontrak pengadaan 3 Unit QCC dengan HDHM, atas perintah RJ Lino, Ferialdny meminta Wahyu Hardiyanto untuk mempersiapkan format penandatanganan kontrak dengan HDHM.

Atas dasar itu, RJ Lino didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :