Eksepsi 6 MI Dikabulkan, Ini Pembelajaran Bagi Kejaksaan Agung 

Eksepsi 6 MI Dikabulkan, Ini Pembelajaran Bagi Kejaksaan Agung 13 Manager Investasi saat menjalani dakwaan. Foto: keadilan/DS

KEADILAN- Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mengabulkan permohonan nota keberatan (eksepsi) terhadap enam terdakwa korporasi manager investasi (MI) terkait perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Mereka adalah PT Pan Arcadia Capital, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management. Kemudian PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Advista Aset Manajemen, dan PT. Treasure Fund Investama.

“Mengadili, menerima keberatan atau eksepsi tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1, 6, 7, 9, 10, 12. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, memerintahkan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut,” kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, (16/8/2021) malam.

Dengan kata lain, surat dakwaan terhadap enam terdakwa dari 13 korporasi MI ditolak majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta.

Awalnya sembilan korporasi MI mengajukan eksepsi, namun majelis hakim hanya mengabulkan enam MI. Sedangkan empat terdakwa korporasi lainnya tidak mengajukan nota keberatan.

Empat korporasi itu adalah PT Oso Management Investasi, PT Millenium Capital Management, PT Corfina Capital, dan PT Sinarmas Asset Management.

Sedangkan 9 korporasi yang mengajukan eksepsi adalah PT PAN Arcadia Capital, PT Pinnacle Persada Investama, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Advista Asset Management, dan PT Treasure Fund Investama (TFI).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lain sehingga akan menyulitkan majelis hakim untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa.

“Tindakan penuntut umum yang menggabungkan begitu banyak perkara ke dalam satu berkas perkara akan menyulitkan majelis hakim untuk memilah-milah tiap perkara pidananya oleh karenanya akan merugikan kerugian yang begitu besar bagi para terdakwa,” ungkap hakim Eko.

Selain itu, hakim menerima alasan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan terhadap seorang terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan.

Dengan kata lain, majelis hakim melihat perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, mendakwa 13 korporasi melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp16,8 triliun dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan pada reksa dana milik PT Asuransi Jiwasraya selama 2008-2018.

Dalam dakwaan JPU menyebutkan 13 perusahaan MI itu, diduga korupsi bersama dengan Benny Tjokro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto telah menguntungkan korporasi dan merugikan keuangan negara.

Lantas bagaimana nasib korban Jiwasraya? Dalam perkara Jiwasraya masih menyisakan satu perasoalan terkait nasabah Jiwasraya yang menjadi korban penyitaan dan perampasan aset oleh Kejaksaan Agung.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak ketiga dari nasabah MYRX PT Hanson Internasional yang menjadi korban Jiwasraya akan menggugat jaksa Kejagung.

Mereka meminta aset-aset dan harta yang telah disita oleh penyidik Kejagung untuk dikembalikan. Salah satunya saham-saham rekening efek dan sub rekening efek yang jumlahnya miliaran rupiah.

Kuasa hukum Benny Tjokro Bob Hasan mengatakan, putusan sela terhadap enam MI sebagai pelajaran untuk Kejaksaan Agung.

Pasalnya, keterlibatan 13 korporasi dalam perkara Jiwasraya tidak ada hubungannya dengan Benny Tjokro dan para nasabah MYRX di PT Hanson Internasional. Sehingga, Kejagung harus mengembalikan aset-aset pihak ketiga.

“Pihak ketiga tidak tahu menahu soal perkara Jiwasraya. Kondisi dan kedudukan 13 MI dengan pihak ketiga tidak ada kaitannya, kok malah disita, dilelang, dan jual,” kata Bob Hasan kepada keadilan.id Selasa (17/8/2021).

“Semestinya, kalau sudah dibuktikan eksepsinya dikabulkan oleh majelis hakim sudah jelas hukum acaranya, artinya pak Benny dengan 13 MI tidak ada keterlibatan. Memang tidak mengenal kok di antara 13 MI itu,” sambungnya.

Bob menjelaskan, pihaknya sedang mendiskusikan dan mendalami terkait masalah pihak ketiga nasabah MYRX PT Hanson Internasional.

Mestinya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan duduk perkara ke pihak kejaksaan yang telah menyita aset publik.

“Karena sekitar 90 persen saham-saham PT Hanson ini kan sudah milik publik, saham-saham itukan banyak yang disita oleh kejaksaan. Seharusnya dilindungi oleh OJK, dan bursa efek dong,” pungkasnya.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :