Kasasi Ditolak, Kuasa Hukum Benny Tjokro Menduga MA Copy Paste Putusan

Kasasi Ditolak, Kuasa Hukum Benny Tjokro Menduga MA Copy Paste PutusanBenny Tjojro di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Dalam kasasinya, dua terdakwa perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ini tetap dihukum seumur hidup.

“(Nomor perkara) 2931 K/Pid.Sus/2021, Heru Hidayat Tolak Penuntut Umum dan Terdakwa. 2937 K/Pid.Sus/2021, Benny Tjokrosaputro Tolak Penuntut Umum dan Terdakwa,” ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, melalui pesan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Putusan itu diketok pada Selasa 24 Agustus 2021 kemarin. Adapun yang mengadili kedua terdakwa itu adalah Suhadi sebagai Ketua Majelis dengan Anggota Majelis Eddy Army dan Ansori.

Selain itu, keduanya juga harus mengembalikan uang penganti sebesar Rp16,8 triliun. Dengan rincian, Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp6.078.500.000.000 sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp10.728.783.375.000.

Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap.

Benny dan Heru, dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus dana pengelolalaan PT Jiwasraya,  sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp16,8 triliun.

Menanggapi putusan kasasi itu, kuasa hukum Benny Tjokro, Muchtar Arifin mengatakan, dirinya merasa sedih melihat keadilan hukum di Indonesia. Sebab, dari awal penyidikan dan persidangan perkara Jiwasraya yang menjerat kliennya sudah bermasalah.

“Orang seperti Benny tidak layak diganjar seumur hidup. Dari persidangan pertama, saya melihat tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa (Benny) ini melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dari mana dasarnya?,” kata Muchtar saat dihubungi keadilan.id, Rabu (25/8/2021)

Mucthar pun keberatan hasil kasasi terkait uang pengganti Benny Tjokro sebesar Rp 6 triliun. Padahal kliennya tidak pernah menikmati uang sebesar itu.

“Transaksi yang dia (Benny) lakukan itu hanya dua persen saham di Jiwasraya. Nah, itu saham. Itu pun dari transaksi medium term note (MTN) dan itu sudah lunas. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sendiri mengakui kalau MTN itu sudah lunas. Tapi dalam dakwaan jaksa ngotot bahwa itu belum lunas,” terangnya.

Muctar menduga majelis kasasi MA dalam memutus perkara Benny, hanya menyalin dari PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta. Karena putusan kasasi yang diketok MA hampir sama dengan putusan tingkat pertama dan putusan banding.

“Jangan-jangan majelis hakim MA ini copy paste saja dari PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta. Di Pengadilan pertama itu kan copy paste dari tuntutan jaksa saja,” ungkapnya.

Muchtar menyebutkan, salah satu contoh yang agak konyol adalah pengakuan saksi dan terdakwa Pieter Rasiman terkait email berisi pinjaman uang kepada Benny Tjokro. Staf Benny sendiri tidak pernah membaca email tersebut karena dianggap tidak penting.

Di persidangan terdakwa Pieter, jaksa penuntun umum (JPU) tidak bisa menunjukkan bukti transaksi antara Benny dan Pieter.

Bahkan, sempat terjadi keributan di ruang persidangan antara kuasa hukum Pieter dengan pununtut umum terkait transaksi ini, sehingga Hakim Ketua Rosmina menengai keributan itu dan meminta jaksa untuk membuktikannya.

Pada saat dimintai bukti transaksi, JPU tidak mampu menunjukkan alat bukti transaksi tersebut. “Nah, itu tidak bisa dijadikan alat bukti karena belum valid,” tutur Muchtar.

Dengan putusan kasasi ini, Muchtar menilai penegakan hukum di Indonesia akan menjadi preseden buruk. Bahkan, dunia pasar modal di Indonesia sudah diacak-acak oleh penegakan hukum.

“Hal ini yang mengakibatkan para investor yang besar-besar pergi dan tidak mau berinvestasi lagi di pasar modal. Karena tidak ada kepastian hukum juga di sana (pasar modal),” ujar mantan Wakil Jaksa Agung itu.

Untuk itu Muchtar berharap, perkara Jiwasraya ini sebagai pelajaran bagi para jajaran penegak hukum agar bekerja berdasarkan kaidah-kaidan hukum yang berlaku dan hati nurani.

“Tegakkan hukum, tidak seperti sekarang ini. Dari awal ini (perkara Jiwasraya) bermasalah. Jangan sampai hukum menjadi jungkir balik,” tukasnya.

Dalam kasasi ini, pihaknya akan tetap berjuang dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, ia akan mempelajari salinan putusan kasasi terlebih dahulu.

“Kami ingin mendapatkan salinan putusan dulu, apa yang membuat pertimbangan hakim dan alat bukti apa yang mereka gunakan, sehingga klien kami bisa dihukum seumur hidup. Opsi pengajuan PK tetap ada. Bagaimanapun itu, kami harus berjuang di negeri kita ini,” tutupnya.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :