Jaksa Menyapa, Jamintel dan Irjen PUPR Dialog Interaktif di RRI

Jaksa Menyapa, Jamintel dan Irjen PUPR Dialog Interaktif di RRI

KEADILAN – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Dr Jan S Maringka, bersama Irjen Kementerian PUPR, Ir Widiarto SP, melakukan kegiatan dialog interaktif dalam Program Jaksa Menyapa di RRI Pro 3 88,8 FM dan RRI Net Live Streaming. Dialog  dengan topik Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis tersebut bertempat di Media Center Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (12/03/2020).

Jan Maringka mengatakan salah satu visi misi Presiden Joko Widodo adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Seringkali kita melihat banyak hambatan yang dialami oleh pelaksana, pantita lelang dan pekerja proyek pembangunan infrastruktur karena ada persoalan non teknis. Ketika melakukan pelelangan kadang kala sudah ada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan rasa takut bagi pelaksana, akibatnya mereka tidak mau mengerjakan proyek tersebut hingga akhirnya anggaran tidak terserap,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kejaksaan RI dulu punya kebijakan yang disebut dengan TP4 yang tugasnya mengawal agar pelakanaaan pembangunan ini berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. “Hal ini terus dilanjutkan oleh Bapak Jaksa Agung, dimana memberi arah kebijakan dalam konteks peran Kejaksaan untuk Pembangunan Strategis. Program yang pertama adalah memberantas tindak pidana korupsi secara berimbang, antara tindakan yang preventif maupun yang bersifat represif. Program kedua adalah proses penegakan hukum juga harus mendukung investasi dan Program ketiga bagaimana penyelamatan asset baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Menurut Jan Maringka, untuk pencegahan dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional itu, Jaksa Agung telah mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2019 agar para Kajati, para Kajari Se-Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan BUMN dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengamanan dan Pembangunan Strategis. “Kejaksaan Agung juga akan melaksanakan perintah tersebut untuk mengoptimalkan pengawasan melekat terhadap jajaran jaksa di daerah dan melaporkan kegiatan – kegiatan tersebut secara berjenjang kepada pimpinan mulai dari daerah hingga pimpinan di pusat yaitu pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur D) yang berada dibawah lingkungan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen,” urainya.

Sementara itu, Irjen Kementerian PUPR Ir. Widiarto, SP mengapresiasi Kejaksaan dalam segi hukum terkait proses Pembangunan Proyek Strategis salah satunya adalah kecepatan PUPR dalam pelaksanaannya, “Peran Kejaksaan sangat terlihat  dalam kegiatan sosialisasi dan prosesnya dan sebagainya karena jangan sampai kita salah bayar,” ujarnya. CHAIRUL ZEIN

 

Editor      :
Reporter :