Informasi Corona Mulai Tertutup, Ini Kata Dubes RI untukKorsel

Informasi Corona Mulai Tertutup, Ini Kata Dubes RI untukKorsel

KEADILAN – Belakangan ini, pemerintah menunjukkan sikap berbeda kepada publik dalam pengungkapan kronologis tempat maupun identitas positif virus corona. Ya, pemerintah dinilai tidak transparan lagi. Berbeda, ketika pengungkapan kasus pertama virus corona di Indonesia, yakni warga Depok, seorang ibu dan anaknya yang tertular melalui warga negara Jepang saat mengunjungi kelab dansa di Jakarta. Kala itu, pemerintah mengungkap identitas maupun hasil penelusuran yang dilakukan.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, saat ini, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi terkait penelusuran kasus karena tingkat pemahaman masyarakat Indonesia belum seperti di negara-negara lain.

“Jadi mohon maaf kalau tidak bisa kita buka lebar begitu karena responnya macam-macam. Responnya macam-macam, sangat beragam, dari belumnya pemahaman yang sama di antara kita,” kata Achmad di Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2020.

Ia memberi contoh penolakan masyarakat ketika pemerintah menetapkan Natuna sebagai tempat observasi bagi 238 mahasiswa yang dipulangkan dari Wuhan, China. Selain itu, ibu dan anak yang terkena kasus pertama virus corona di Indonesia, menjadikan mereka merasakan beban psikologis.

Kebijakan yang diambil pemerintah berbeda dengan ‘Negeri Ginseng’ Korea Selatan yang transparan dalam menjabarkan tempat-tempat yang pernah dikunjungi pasien posiitf corono, namun tanpa menyebut identitasnya. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menerangkan Korea Center for Disease Control (KCDC) mengirimkan informasi perkembangan kasus corona dua kali sehari langsung ke telepon genggam mereka.

“Dan setelah diketahui ke mana ia bergerak langsung dilakukan disinfektan, disemprot tempat itu. Jadi publik bisa lihat. Ada transparansi informasi,” kata Umar pada Kamis, 12 Maret 2020.
Menurut Umar, karakteristik warga Korea Selatan memang berbeda dengan Indonesia. Warga di sana sudah terbiasa menerima peringatan darurat dari otoritas setempat dalam bentuk SMS (Short Massage Service) karena negara tersebut kerap mengalami masalah dengan debu halus akibat polusi.
“Jadi saya kira keterbukaan seperti itu bisa dipahami,” kata Umar.

Sementara itu, Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, memahami dilema pemerintah. Ia berpendapat pemerintah memang sebaiknya merahasiakan informasi tentang orang dan tempat saat melakukan penelusuran kasus. Menurutnya, “akan lebih banyak ruginya” bila informasi tersebut dibuka ke publik. Namun, Ahmad menyarankan informasi tersebut harus diumumkan kepada publik setelah proses penelusuruan.

“Saya paham dilema yang dialami pemerintah. Lebih banyak ruginya bila informasi sampai ke publik, tetapi informasi tersebut harus diumumkan kepada publik setelah proses penelusuran berakhir,” kata Ahmad.

Selain itu, Ahmad berpendapat, merupakan hal wajar jika publik menilai pemerintah tak transparan. Ia mengatakan kebijakan pemerintah untuk menenangkan kondisi atau meredam rasa takut masyarakat dan itulah mungkin yang terbaik saat ini.

Hingga Kamis, 12 Maret 2020, tercatat sudah ada 34 orang masih terinfeksi corona, dua orang sembuh dan satu orang meninggal.

JUNIUS MANURUNG

Editor      :
Reporter :