Sidang Gugatan Benny Tjokro ke BPK: Saksi Mengaku Tak Pernah Diperiksa Penyidik

Sidang Gugatan Benny Tjokro ke BPK: Saksi Mengaku Tak Pernah Diperiksa PenyidikSidang gugatan Benny Tjokro terhadap BPK di PTUN Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Sidang gugatan Benny Tjokrosaputro atas hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian PT Asuransi Jiwasraya kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Agenda sidang kali ini, menghadirkan keterangan saksi fakta dari pihak Benny Tjokro. Saksi itu adalah Direksi dari PT Ficomindo Buana Registrar, Jimmy Maulana Siddiq.

Kehadiran saksi Jimmy, untuk membuktikan ada tidaknya keterkaitan saham perusahaan Benny Tjokrosaputro dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam kesaksiannya, Jimmy mengungkapkan bahwa perusahaannya pernah diperiksa BPK dalam perkara Jiwasraya. Namun tidak pernah dipanggil maupun dijadikan saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Pernah (diperiksa) oleh BPK, tapi pada direksi sebelumnya karena waktu itu saya masih menjabat sebagai manager corporate,” ujar Jimmy di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Jimmy menjelaskan bahwa perusahaan Benny Tjokro yakni PT Hanson International merupakan salah satu kliennya yang pernah bekerjasama.

“Selain saham MYRX ada Armidian, hubungan kami dalam bentuk perseroan atau bukan perorangan,” tuturnya.

PT Ficomindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang administrasi pasar modal. Di mana perusahaan tersebut bertugas untuk mencatat atau mengadminitrasikan kegiatan emiten (perusahaan yang sudah masuk bursa) dan melaporkan semua aktifitas perdagangan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini juga sudah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.

Jimmy menjelaskan bahwa perusahannya bisa memastikan dan mengetahui jumlah transaksi saham baik menjual dan membeli dalam jumlah lembar saham. Namun tidak bisa diketahui dalam jumlah rupiah.

“Kita bisa memastikan, misalnya Jiwasraya menjual atau membeli saham itu kami bisa ketahui di angka berapa, tetapi kami tidak bisa memastikan misalnya Jiwasraya itu di jual atau dibeli oleh siapa. Jadi hanya jumlah lembar sahamnya saja bisa kami ketahui, karena daftar pemegang saham setiap harinya pasti bergeser dan berubah,” terangnya.

Kuasa hukum Benny Tjokro, Bob Hasan mengatakan, keterangan saksi fakta dari PT Ficomindo untuk memastikan berapa kerugian besar negara yang diperoleh dari kliennya. Sebab dari saksi fakta inilah bisa diketahui jumlah lembar transaksi saham dengan Jiwasraya termasuk perhitungan nominee nomineenya.

“Di sini kita akan membuktikan bahwa LHP dibuat perhitungan pasti, karena kerugian itu perhitungannya dari jumlah saham. Maka diuji di dalam PTUN ini. Kami menemukan bukti bahwa BPK tidak memiliki nilai angka pasti,” kata Bob Hasan kepada keadilan.id usai persidangan.

Selain itu, saksi fakta ini tidak pernah di jadikan saksi di persidangan perkara Jiwasraya. Padahal, PT Ficomindo pernah diperiksa oleh BPK. Hal itu sangat disayangkan, karena keterangan Ficomindo yang tidak dipergunakan Kejagung di persidangan menjadi kerugian bagi kliennya.

“Harusnya dia (Kejagung) menggunakan juga, sehingga tidak timbul asumsi. Nah inilah nanti yang bakal menjadi pertimbangan di PTUN ini,” tutupnya.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :