Saksi Ungkap Tanda Tangan Kontrak Proyek QCC “Kosong”

Saksi Ungkap Tanda Tangan Kontrak Proyek QCC “Kosong”Sidang lanjutan PT Pelindo II dengan terdakwa RJ Lino. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Jaksa pada KPK menghadirkan saksi mantan Asisten Senior Manager Alat Bongkar Muat pada PT Pelindo II, Mashudi Sanyoto dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010.

Mashudi mengungkapkan, ada kejanggalan dalam proses tandatangan kontrak kerja sama PT Pelindo II dengan perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group CoLtd (HDHM).

Mashudi menyebutkan, kontrak yang ditandatangani antara PT Pelindo II dengan HDHM adalah kontrak kosong sehingga kontrak tersebut tidak bernilai.

“Itu dalam kontrak tidak ada nilainya,” ungkap Mashudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Ia meyakini bahwa kontrak itu kosong karena belum berisi penetapan harga proyek. Padahal, kata Mashudi, seharusnya harga sudah ditetapkan sebelum kontrak diteken.

“Belum (ditetapkan harga), karena itu tanda tangan paginya, kita lakukan negosiasi (harga) siangnya. Jadi ketika kontrak diteken (seharusnya) sudah tercantum nilai harga proyek itu,” jelas Mashudi.

Selain itu, surat permintaan pengadaan pembelian (SP3), yang biasanya sudah keluar ketika proses pengadaan, juga belum terbit dari direktur keuangan. Mashudi juga menceritakan bahwa kontrak yang ditandatangani menyangkut dokumen lelang dibuat backdate.

Jaksa KPK pun menanyakan detail maksud backdate tersebut.

“Ya karena mestinya setahu saya pribadi surat SP3 sudah ada, tapi kontrak sudah ditandatangani. Padahal SP3 belum ada,” jawab Mashudi.

Selain itu, Mashudi mengakui bahwa penunjukan langsung terkait pengadaan proyek QCC dilakukan oleh HDHM. Mashudi juga mengakui bahwa dirinya terlibat bersama tim bagian perencanaan teknik terkait penyusunan kajian owner estimit engineering untuk pengadaan penunjukan langsung tetapi ia tidak terlibat dalam teknis penawaran harga.

“Yang saya tahu (penunjukan langsung) oleh HDHM. Kita menyusun (owner estimit) namun tidak ikut dalam negosiasi penawaran harga,” tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum RJ Lino, Agus Dwiwarsono menjelaskan, proses penunjukan langsung QCC di PT Pelindo II dibolehkan dalam aturan. Apalagi jika proyek pengadaan QCC ini sudah melewati tahapan yang sulit dan pernah gagal. Sehingga penunjukan langsung memenuhi salah satu syarat perusahaan tersebut.

Hal itu merujuk pada peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf a, d atau b di mana penunjukan 3 QCC diperbolehkan.

Begitu pula merujuk direksi Pelindo II HK/56/5/10/PS.II/09 tanggal 9 September 2009 pasal 9 huruf c ayat 1 dimana penunjukan langsung QCC diperbolehkan.

“Jadi dalam pengadaan QCC diperbolehkan, untuk penunjukan langsung dengan dasar hukum Permen BUMN juga membenarkan mengatur tentang itu, karena sudah 9 kali gagal lelang,” ujar Agus usai persidangan.

Diketahui, RJ Lino didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC di PT Pelindo II. Sehingga RJ Lino diduga memperkaya diri sebesar USD1.997.740,23 atau setara dengan Rp28,7 miliar (kurs Rp14.375).

Jaksa mengatakan, hasil kerugian negara terkait pengadaan 3 unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 didapat dari perhitungan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelindo II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Pontianak.

Jaksa juga menyebutkan, RJ Lino memberi disposisi ke anak buahnya agar segera memproses penunjukan HDHM terkait proyek pengadaan QCC itu.

Menindaklanjuti itu, anak buah RJ Lino mengundang HDHM bermaksud menunjuk HDHM terkait pengadaan Twin Lift QCC untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, serta dokumen administrasi dan teknis sebagai bahan referensi untuk harga penawaran.

Kemudian, RJ Lino memerintahkan Ferialdy Noerlan untuk menandatangani kontrak pengadaan 3 Unit QCC dengan HDHM, atas perintah RJ Lino, Ferialdny meminta Wahyu Hardiyanto untuk mempersiapkan format penandatanganan kontrak dengan HDHM.

Atas dasar itu, RJ Lino didakwa Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :