Sidang Gugagat Benny Tjokro Terhadap BPK: Saksi Fakta BPK Tak Hadir

Sidang Gugagat Benny Tjokro Terhadap BPK: Saksi Fakta BPK Tak Hadirsidang gugatan Benny Tjokro kepada BPK. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Sidang gugatan Benny Tjokrosaputro atas hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali berlanjut.

Kali ini, agenda sidang terkait kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendengarkan keterangan saksi fakta dari BPK.

Sayangnya, saksi fakta BPK tidak bisa hadir lantaran ada keperluan di luar dugaan. BPK hanya menyerahkan surat bukti kepada majelis hakim PTUN Jakarta.

Salah satu kuasa hukum Benny Tjokro Teguh mengatakan, dengan ketidakhadiran saksi fakta tersebut, maka sidang selanjutnya akan menghadirkan saksi ahli dari kedua belah pihak.

“Minggu depan agendanya langsung saksi ahli dari kami dan BPK,” kata Teguh kepada keadilan.id, Kamis (9/9/2021).

Teguh menyebutkan, surat bukti BPK yang diserahkan kepada majelis hakim bukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif  BPK, terkait penghitungan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun pada PT. Asuransi Jiwasra.

“Bukan, saya lihat dia (pihak BPK) tidak ada menyerahkan bukti LHP itu,” sambungnya.

Gugatan yang dilayangkan dengan nomor perkara 79/G/2021/PTUN.JKT itu digelar di PTUN Jakarta sudah tahap penyerahan bukti-bukti berkas perkara oleh kedua belah pihak.

Seperti diketahui, Benny Tjokro kembali menggugat hasil pemeriksaan investigatif BPK ke PTUN Jakarta. Hasil investigasi tersebut menyimpulkan adanya kerugian negara senilai Rp16,8 triliun.

Benny Tjokro meminta majelis hakim membatalkan laporan hasil investigasi BPK.

Adapun dalam petitum gugatan yang didaftarkan pada Jumat (26/2/2021) lalu, Benny meminta hakim PTUN memutuskan 6 pokok gugatan.

Pertama, mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Jiwasraya 2008-2018 yang dikeluarkan oleh BPK karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku Keputusan BPK.

Ketiga, memerintahkan untuk mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dengan segera dan tanpa syarat apapun. Keempat, mewajibkan BPK untuk membayar ganti rugi terhadap Benny Tjokro.

Kelima, memerintahkan kepada BPK untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi namanya ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai warga negara yang baik.

Keenam, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada BPK.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter :