Moeldoko Resmi Laporkan Peneliti ICW ke Polisi

Moeldoko Resmi Laporkan Peneliti ICW ke PolisiLaporan polisi KSP Moeldoko kepada peneliti ICW. Foto: istimewa

KEADILAN- Setelah sebelumnya perang argumen di media massa, akhirnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko resmi melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Moeldoko sendiri langsung mendatangi gedung Bareskrim untuk membuat laporan itu di dampingi dengan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.

Laporan itu resmi teregister dalam nomor perkara LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri.

“Hari ini saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum dan pada siang hari ini sya melaporkan saudara Egi (peneliti ICW) dan saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” kata Moeldoko kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9/2021).

Ia mengatakan, bahwa dirinya telah membuka banyak kesempatan dan itikad baik bagi terlapor agar dapat meminta maaf dan mencabut pernyataannya itu. Namun demikian, hal itu dinilainya tak kunjung dilakukan.

Sehingga, Moeldoko sebagai warga negara yang memiliki hak memutuskan untuk melapor polisi.

“Saya datang sendiri sebagai warga negara,” ucap dia.

Moeldoko membuat laporan tersebut dengan cukup cepat. Ia memberikan keterangan ke awak media sekitar pukul 14.30 WIB sembari memberikan bukti terima LP tersebut.

Padahal, ia tiba di Bareskrim untuk membuat laporan tersebut di SPKT Bareskrim pada sekitar pukul 14.23 WIB.

Sebagai informasi, laporan ini berawal dari penelitian yang diterbitkan oleh ICW terkait dugaan perburuan rente dibalik obat Covid-19, Ivermectin. Walhasil, Moeldoko mensomasi penelitian tersebut sebanyak tiga kali.

Otto mengatakan ICW telah mengakui pernyataan yang mereka sampaikan sebagai misinformasi. Namun, kata Otto, ICW enggan meminta maaf atas pernyataan itu.

Namun, kuasa hukum ICW Muhammad Isnur menegaskan kliennya telah berulang kali menjelaskan bahwa mereka tidak menuding pihak manapun yang mencari keuntungan dalam polemik Ivermectin.

Isnur juga menilai Moeldoko salah memahami konteks penelitian yang diterbitkan ICW. Menurutnya, kliennya menyoroti indikasi konflik kepentingan pejabat publik dengan pihak swasta, bukan individu.

Menurut Isnur, ICW telah meminta maaf atas kekeliruan tersebut. ICW telah mengakui bahwa informasi yang benar adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengirim kadernya ke Thailand guna mengikuti program pelatihan.

Darman Tanjung

Editor      :
Reporter :