Mahfud MD: Pengelolaan Wilayah Perbatasan Prioritas Nasional

Mahfud MD: Pengelolaan Wilayah Perbatasan Prioritas NasionalMahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

KEADILAN – Kerjasama seluruh Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah, diyakini akan mewujudkan Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran.

Hal tersebut diutarakan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam acara peringatan 11 tahun pengelola perbatasan negara di Jakarta pada Jumat (17/9/2021).

“Saya percaya, kita semua akan berusaha dan bersatu padu agar semua yang kita lakukan untuk mengelola dan membangun perbatasan dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

“Saya yakin akan terwujud Nawacita Presiden menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran,” tambahnya.

Mahfud berharap wilayah perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang diinginkan bukan sekadar mimpi, akan tetapi menjadi sebuah visi yang mampu diwujudkan bersama.

“Saya mengingatkan kembali, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan. Pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Mahfud pun mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah perbatasan di bawah koordinasi BNPP.

“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Mahfud berharap upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, dapat mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Untuk diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menteri Koordinator selaku Pengarah, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala, 27 Kementerian/Lembaga dan para gubernur perbatasan selaku anggota.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :