Diperiksa Polda Metro Jaya, Luhut Bantah Main Tambang di Papua

Diperiksa Polda Metro Jaya, Luhut Bantah Main Tambang di PapuaMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya. Foto: istimewa

KEADILAN- Perseteruan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan koalisi masyarakat sipil berlanjut ke ranah hukum. Senin pagi, (27/9/2021) Luhut mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait laporannya ke polisi.

Luhut sebelumnya melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal pencemaran nama baik.

Setelah diperiksa selama hampir satu jam, Luhut membntah dirinya dikatakan terlibat bisnis tambang di Papua seperti yang dituduhkan para terlapor.

“Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada,” tegas Luhut.

Dia berjanji akan buka-bukaan terkait bukti-bukti tersebut di pengadilan nanti, dan siap dihukum jika dari proses hukum yang berjalan ini dia dinyatakan bersalah.

“Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum,” papar Luhut.

Laporan polisi Luhut berawal dari video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di akun Youtube Haris Azhar. Dalam video wawancara bersama Koordinator KontraS Fatia Maulida itu, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Terkait laporan Luhut ke polisi, koalisi masyarakat sipil telah mengadukan persoalan itu ke Komnas HAM, Kamis (23/9/2001).

Mereka juga menilai pelaporan itu merupakan bentuk kriminalisasi menggunakan UU ITE. Koalisi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo memerintahkan jajarannya untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana yang disampaikan Luhut.

Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat,  mengatakan sejatinya menyesalkan laporan polisi tersebut, tetapi di sisi lain dapat dijadikan kesempatan untuk saling membuka data terkait keterlibatan Luhut.

“Tentu penggunaan upaya hukum ini baik perdata atau pun pidana bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment dan di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu,” kata Nurkholis dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kontras pada Rabu (22/9/2021).

Darman Tanjung

 

Editor      :
Reporter :