Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah Usulkan 15 Mei

Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah Usulkan 15 MeiMenko Polhukam Mahfud MD.

KEADILAN – Pemerintah akan mengusulkan jadwal pemiliha umum tahun 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024. Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Senin (27/09/2021).

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pertemuan tersebut membahas pemilu 2024. Pemerintah kata Mahfud telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden, dan legislatif pada tahun 2024.

“Ada tiga pilihan tanggal Pemilu, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei,” ujar Mahfud melalui pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam yang dikutip Keadilan, Selasa (28/9/2021).

Lanjut Mahfud, simulasi tersebut menghasilkan kesepakatan seperti memperpendek kegiatan pemilu agar efisien waktu dan uang. Untuk itu, masa kampanye diperpendek dan jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tak terlalu lama.

“Maka dipilih Pemilu 2024 pada 15 Mei. Ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR RI sebelum tanggal 7 Oktober 2021,” katanya.

Pertimbangan lain kata Mahfud, pemerintah mengantisipasi kemungkinan ada peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) kalau sengketa atau mungkin ada putaran kedua.

“Dihitung semuanya kemudian memperhitungkan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Maka 15 Mei rasional menurut pemerintah,” jelasnya.

Mahfud menegaskan, usulan KPU mengenai Pemilu 2024 pada 21 Februari dinilai kurang efektif karena terlalu panjang waktunya.

“Terlalu panjang ke belakang panjang di depan, panjang ke belakang artinya tahapan pemilu itu berlangsung 20 bulan. Ke depannya menjadi panjang kalau dari Februari hingga Oktober lama sekali pelantikan presiden,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bila pilihannya jatuh pada 15 Mei 2024, maka partai-partai politik baru sudah bisa mulai mempersiapkan diri. Menurut undang-undang, partai baru diperbolehkan ikut pemilu apabila sudah melewati 2,5 tahun.

“Kalau masih ada yang ingin mendirikan partai baru, misalnya itu masih terbuka kemungkinan ya sampai kira-kira awal Mei masih bisa mendirikan partai baru kalau memang mau ikut pemilu,” jelasnya.

Meski demikian kata Mahfud, pemerintah masih mendengarkan keputusan KPU dan DPR RI terkait usulan pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :