Saksi Ikut Terima Komitmen Fee dari Wajib Pajak

Saksi Ikut Terima Komitmen Fee dari Wajib PajakJPU hadirkan saksi Tim Pemeriksa Pajak, Yulmanizar. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan saksi Yulmanizar selaku Tim Pemeriksa Pajak dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

Saksi mengaku, semenjak menjabat sebagai tim pemeriksa pajak, dia mendapatkan komitmen fee dari 17 perusahaan wajib pajak dengan total Rp6 miliar. Uang itu, ia gunakan untuk membeli tanah dan bisnisnya.

Pengakuan itu diungkapkan saat hakim ketua Fahzal Hendri menanyakan berapa jumlah komitmen yang didapat dari Tim Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak.

“12,5 persen dari komitmen fee, yaitu sekitar 150 ribu dolar Singapura dari PT GMP dan 17 perusahaan lainnya. 12,5 persen itu dibagi empat orang. Sisanya 50 persen untuk dua terdakwa dari,” ucap Yulmanizar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10/2021).

“Saudara ambil?,” tanya hakim lagi dengan nada tegas.

“Iya, Yang Mulia,” ujarnya.

Dalam perkara ini, saksi mengatakan bahwa pemeriksaan pajak pada perkara PT GMP, Bank Panin, dan PT Jhonlin Baratama dilakukan sejak 2017 hingga 2019.

Surat pemeriksaan pajak tersebut, atas perintah yang terbitkan secara tertulis oleh terdakwa Angin Prayitno.

“Anggota timnya ada Supervisor Wawan Ridwan. Ketua Tim Alfred Simanjuntak. Saya sebagai anggota tim I, Febrian anggota tim II. Ada 4 orang yang terjun langsung ke lapangan. Untuk PT GMP ada pendamping 1 dari struktural yang berangkat lima,” terangnya.

Saksi menyebutkan PT GMP selaku wajib pajak bersedia membayar pajak kepada negara sebesar Rp20 miliar dan akan memberikan komitmen fee sebesar Rp15 miliar kepada dua orang terdakwa.

“Iya (dua terdakwa) Yang Mulia. Termasuk struktural, Direktur dan Kasubdit (Ditjen Pajak),” ucap Yulmanizar.

“Lalu, kenapa dia berani bayar Rp15 miliar?,” sambung hakim

“Tentu ada yang seperti abu-abu,” jawab saksi dengan singkat.

Ia mengungkapkan bahwa yang membuat kesepakatan komitmen fee tersebut adalah penyampaian wajib pajak yakni PT GMP dengan tim pemeriksa pajak.

Kemudian, Supervisor Pajak melaporkan kepada pimpinan yakni Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

Yulmanizar mengaku tidak tahu secara persis berapa biaya pajak yang harus dibayarkan oleh PT GMP. Namun ia memastikan wajib pajak PT GMP tidak sampai sebesar Rp80 miliar.

“Enggak sampai (Rp80 M). Saya tidak ingat, karena yang ditetapkan sama Febrian banyak yang abu-abu,” ungkapnya.

Usai memeriksa pajak selama tiga hari dan mendapatkan komitmen fee, tim pemeriksa pajak kembali ke Jakarta. Uang Rp20 miliar disetorkan ke negara pada awal 2018 atau akhir 2017 sebelum jatuh tempo.

Uang Rp15 miliar diambil saksi pada malam hari setelah diperintahkan oleh Wawan Ridwan, selaku supervisor pajak.

“(Pakai) mobil saya, Porsche. Sehari sebelumnya ketemu dulu dengan Ryan dan Aulia konsultan PT GMP,” ujarnya.

Ia bertemu dengan dua orang itu di parkiran Hotel Kartika Chandra Jakarta. Uang sebesar itu, kata Yulmanizar dibungkus dengan kardus hingga mobilnya penuh dengan kardus berisi uang.

“Dusnya seperti Gudang Garam besar. Sebesar itu dusnya dan (uangnya) enggak bisa dihitung,” terangnya.

Peristiwa memindahkan uang fee tersebut sekitar 15 menit. Setelah selesai bertemu, lantas saksi pulang ke rumah yakni di Bogor Jawa Barat.

“Itu perkiraan saya sampai rumah setengah 12 malam. Di Cibubur masih macet,” tuturnya.

Peristiwa tersebut, saksi mengaku cemas dan tidak bisa tidur. Alasannya, pukul lima pagi saksi harus berangkat ke kantor pajak pusat. Sementara, uang free tersebut masih tetap di dalam mobil saksi.

Kemudian, sekitar pukul delapan pagi, saksi bertemu Alfred dan Wawan di Basment parkiran Gedung Pajak Pusat untuk menunggu perintah atasan yakni Angin Prayitno. Pukul sembilan pagi, saksi menukarkan uang Dolar Singapura ke money changer di Kelapa Gading, Jakarta.

“Di money changer. Ada kuitansinya. Saya dengan pegawai money changer cuma hitung seiketan aja. 80 persen Rp50 ribu ikat dan yang terima atas nama saya,” jelasnya.

Ternyata, uang yang disampaikan wajib pajak dari PT GMP tidak sampai Rp15 miliar. Kemudian, kekurangan itu dipenuhi tiga minggu setelahnya.

“Cuma Rp13 miliar lebih. Kurangnya Rp1,6 miliar atau Rp1,7 miliar. Saya menerima di parkiran kantor konsultan di Mega Kuningan,” pungkasnya.

Ainul Ghurri

Editor      :
Reporter : Ainul Ghurri