DPD RI Minta Menpan-RB Cari Solusi CPNS Yang Tak Penuhi Kompetensi

DPD RI Minta Menpan-RB Cari Solusi CPNS Yang Tak Penuhi KompetensiRapat Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

KEADILAN – Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (4/10/21). Rapat tersebut membahas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga menegaskan, lahirnya UU ASN bertujuan memberikan arah dan sekaligus menjadi dasar pengelolaan ASN dalam menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa.

“Syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK tersebut adalah ketercukupan usia sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kompetensi yang dimilikinya. Bagaimana dengan mereka yang sudah melebihi batasan usia yang ditentukan dan tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan harus dicari solusinya,” kata Fernando.

Persoalan lain kata Fernando terkait kewenangan MenPAN-RB dalam penataan dan pemberian kepastian hukum bagi tenaga honorer. MenPAN-RB rencananya akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer sampai tahun 2021 dengan mendorong para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Sementara Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mempunyai 5 program prioritas Kerja 2019-2024. Hal tersebut antara lain membangun SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Arahan Presiden Tentang RB, untuk menjamin APBN agar fokus dan tepat sasaran, semua pejabat negara berhati-hati menggunakan APBN/APBD, sehingga reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, kompetensi SDM mindsetnya harus goal oriented berorientasi hasil adaptif dengan perkembangan teknologi, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan masyarakat,” jelas Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, reformasi birokrasi adalah alat percepatan prioritas kerja pemerintah dalam rangka terwujudnya birokrasi yang bersih. Untuk itu dapat mengungkit kinerja pembangunan nasional agar mampu menghadapi tantangan brokrasi dan pembangunan nasional.

“Penyederhanaan birokrasi positif dan akan terus didorong sesuai target dan capaian yang akan dituju, sebagai tindak lanjut penyederhanaan ini sudah dilakukan pengalihan jabatan admnistrasi ke fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan,” tuturnya.

Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengungkap bahwa tenaga honorer yang sudah diangkat dari tahun 2005-2020 dan sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai berjumlah 1.138.977. Saat ini masih dilakukan simulasi tenaga potensial PNS yang akan dialihkan ke Ibukota baru, dan masih dalam sebatas exercise belum kebijakan.

“BKN sudah mengupayakan untuk menyesuaikan passing grade dalam penerimaan CPNS dan PPPK di berbagai daerah tujuannya agar tercapai target penerimaannya, namun ini dipastikan akan mempengaruhi kualitas SDM yang diterima. Rencana Konsep pemindahan ASN ke IKN masih menunggu konsepnya masih diajukan ke DPR, intinya roadmap sedang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas,” tukasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :