DPD RI dan Pemerintah Akan Susun RPP Otsus Papua

DPD RI dan Pemerintah Akan Susun RPP Otsus Papua
Anggota DPD RI Filep Wamafwa dan Anggota DPD RI asal Papua Yorrys Raweyai.

KEADILAN – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Komite I dan pemerintah rencananya akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

“Kami mengapresiasi UU Otsus Papua telah ditandatangani Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2021 lalu. Kami juga menyambut baik permohonan dari pemerintah untuk melakukan konsultasi draft Peraturan Pemerintah dengan DPD RI,” ujar Anggota DPD RI Filep Wamafwa di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Filep menambahkan, pihaknya akan memberikan bahan masukan dalam penyusunan RPP agar UU Otsus Papua dapat diimplementasikan sesuai tujuan pembuatannya.

“Apa yang disampaikan DPD RI telah diakomodir dan masuk dalam UU ini. Kami juga akan memberikan masukan penyusunan RPP,” tuturnya.

Senator asal Papua Barat itu juga menyakini UU Otsus Papua dapat menjawab permasalahan di Tanah Papua yang telah bertahun-tahun tak terselesaikan. Filep percaya UU Otsus Papua ini juga bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Papua.

“Memang ada beberapa masukan kami yang belum terakomodir. Namun kami optimis UU ini akan membawa perubahan bagi Papua,” terangnya.

Sementara Anggota DPD RI asal Papua Yorrys Raweyai mengatakan proses pembahasan Pansus Papua dari awal mempunyai beberapa perbedaan persepsi. Namun ketika konsultasi, hal tersebut mampu menyamakan persepsi permasalahan di Papua.

“Memang dari awal begitu banyak perbedaan persepsi. Saya berahrap ini bisa memperbaiki Otsus yang pertama,” katanya.

Sejak dilantik pada 2019 lalu kata Yorrys, pihaknya memiliki komitmen memberikan tanggapan kritis untuk perubahan bagi Papua yang lebih baik.

“Saya yakin dan optimis 20 tahun ke depan Papua bisa mengalami perubahan signifikan namun dengan komitmen bersama. Karena UU ini begitu indahnya, artinya ada semangat kebersamaan antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menjawab permasalahan di Papua,” jelasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :