Perludem: Persiapan Pemilu 2024 Hadapi Situasi Tak Ideal

Perludem: Persiapan Pemilu 2024 Hadapi Situasi Tak Ideal
Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.

KEADILAN – Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, persiapan pemilu 2024 menghadapi situasi yang tidak ideal.

Terutama kata Fadli terkait tidak revisinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

“Ketika pilihan politik tidak jadi merevisi undang-undang pemilu itu membawa dampak terutama di undang-undang Pilkada,” ujar Fadli dalam diskusi bertajuk “Pemilu Serentak 2024: Ujian Demokrasi?” di Media Center DPR RI, Kamis (7/10/2021).

Hal yang krusial kata Fadli soal penjabat yang mengisi posisi kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2022 dan 2023. Kata Fadli, ada sekitar 217 daerah dan beberapa provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis sepanjang tahun 2022.

“Termasuk DKI Jakarta, Banten, Aceh, Bangka Belitung dan beberapa provinsi lainnya dan kabupaten kotanya lebih banyak,” tegasnya.

Selain itu kata Fadli, soal kerangka hukum UU Pemilu yang mesti dituntas sejak awal. Dalam hal ini, kerangka hukum tersebut harus lebih komprehensif.

“Apalagi kita berhadapan juga dengan situasi pandemi covid 19. Undang-undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 itu sama sekali belum mengatur soal manajemen krisis penyelenggaraan pemilu di tengah situasi bencana non alam,” katanya.

“Belum lagi kalau kita bicara lebih detail soal metode kampanye. Misalnya, semua metode kampanye yang ada dalam undang-undang pemilu itu masih dalam keadaan normal, masih ada dalam keadaan tidak ada bencana non alam begitu, soal metode kampanye rapat umum, metode metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka. Itu belum ada ketentuan khususnya,” tegasnya.

Odorikus Holang

BACA JUGA: Anwar Hafid: Pemilu 2024 Miliki Tiga Rasa

Editor      :
Reporter :