Kuasa Hukum Benny Tjokro Berharap Ada Putusan yang Adil

Kuasa Hukum Benny Tjokro Berharap Ada Putusan yang Adil
Kuasa hukum Benny Tjokro menunjukkan bukti kuat kepada majelis hakim PTUN Jakarta. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Sidang gugatan Benny Tjokrosaputro atas hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian PT Asuransi Jiwasraya kembali berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Agenda sidang kali ini adalah penyerahan bukti-bukti tambahan dari pihak Benny Tjokro yang diwakili kuasa hukumnya.

Bukti tersebut merupakan bukti terakhir dalam persidangan gugatan Benny terhadap BPK. Sebab, agenda persidangan selanjutnya sudah tidak ada. Selanjutnya majelis hakim PTUN Jakarta akan memutus perkara melalui aplikasi e-court.

Dengam demikian pihak penggugat dan tergugat tidak perlu lagi hadir di persidangan PTUN Jakarta.

Salah satu kuasa hukum Benny Tjokro Teguh mengatakan, bukti tersebut untuk menguatkan transaksi saham Benny kepada Jiwasraya yang sempat diragukan oleh sejumlah saksi dari BKP pada persidangan sebelumnya.

“Kami buktikan semua melalui bukti surat dari  A sampai I. Salah satunya bukti transaksi dari (saham) MYRX. Bukti itu adalah proses menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan Benny Tjokro ke Jiwasraya itu ada. Dan bukti itu diterima oleh majelis hakim PTUN Jakarta,” ujar Teguh kepada keadilan.id usai menyerahkan bukti kepada majelis hakim. Kamis (7/10/2021).

Teguh mengatakan, hingga persidangan berakhir, BPK tidak menunjukkan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun yang dilakukan oleh Benny Tjokro.

“Mereka selalu beralasan bahwa LHP itu adalah rahasia dan tidak berani mengeluarkan karena itu permintaan Kejaksaan Agung, Dengan dalih itu maka tidak bisa dipublikasikan atau diserahka kepada majelis hakim,” tuturnya.

Meski demikian, Teguh tetap optimis majelis hakim PTUN Jakarta dapat memberikan putusan yang adil dalam perkara ini. Sebab, semua alat bukti yang sudah diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan telah membuktikan bahwa kliennya tidak melakukan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.

“Kita berharap ada putusan seadil-adilnya. Kita serahkan Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini,” pungkas Teguh.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri