Presiden Terbitkan Keppres BLBI, Mahfud MD: Ada Kabareskrim Atasi Masalah Pidana

Presiden Terbitkan Keppres BLBI, Mahfud MD: Ada Kabareskrim Atasi Masalah Pidana
Menkopolhukam Mahfud MD.

KEADILAN – Kabareskrim Polri jadi pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu (6/10/2021).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, dalam Kepres baru tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan masuk di jajaran pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran pelaksana Satgas BLBI.

Dikatakan Mahfud, Satgas BLBI semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI yang dikuatkan oleh Keppres baru dan personil tambahan tersebut.

Menurut Mahfud, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Keppres baru sangat diperlukan, terutama mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Di dalam Kepres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk disini karena kalau ada masalah pidana akan segara ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” ujar Mahfud melalui keterangannya, Jumat (8/10/2021).

Jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya kata Mahfud akan segera ditangani oleh Menteri ATR/BPN.

“Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Kepres baru lain, yang baru terbit hari Rabu tanggal 6 Oktober,” katanya.

Sampai saat ini kata Mahfud, sudah ada beberapa langkah yang positif terkait kepastian aset-aset yang sudah harus dikuasai oleh negara. Selanjutnya melakukan penyitaan uang. Apalagi sebagian besar pihak yang dipanggil Satgas datang dan memberi komitmen untuk membayar.

Mahfud menegaskan, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.

“Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan hutang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegasnya.

Mahfud pun meminta para obligor bekerjasama dalam mengembalikan kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini. “Saya ingin semuanya bekerjasama, mengembalikan hutangnya kepada negara. Karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tugas negara. Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :