Rencana Aksi Regional 2.0 Rampung, KKP: Langkah Besar Pembaruan CTI-CFF

Rencana Aksi Regional 2.0 Rampung, KKP: Langkah Besar Pembaruan CTI-CFF
Gugusan koral di Raja Ampat, Papua.

KEADILAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Sekretariat Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Indonesia (Setkonas CTI-CFF Indonesia) bersama lima negara anggota CTI-CFF lainnya, telah merampungkan rancangan Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA) 2.0 melalui rangkaian pembahasan In-Situ Virtual Meeting Participation (VMP) yang berlangsung melalui fasilitasi Sekretariat Regional CTI CFF pada 13-15 September dan 22-23 September 2021 lalu.

In-Situ VMP RPOA 2.0 yang difasilitasi oleh Sekretariat Regional CTI-CFF dihadiri oleh enam negara anggota CTI-CFF (CT6) yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor-Leste pada akhirnya dapat menuntaskan dokumen rancangan RPOA 2.0. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam Chair Summary yang disepakati oleh CT6.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry selaku Ketua Delegasi Indonesia mengharapkan RPOA 2.0 dapat sejalan dan sesuai dengan visi dan misi CTI-CFF.

“RPOA 2.0 merupakan dokumen pembaruan dari dokumen RPOA CTI-CFF yang telah dinantikan sejak lama dan ini akan segera disahkan pada The 8th Ministerial Meeting yang akan berlangsung pada Desember 2021 mendatang sebagai dasar pelaksanaan rencana aksi regional CTI-CFF ke depan,” jelas Hendra.

Lebih lanjut Hendra menerangkan RPOA 2.0 memberikan gambaran tentang arah strategis, sasaran dan tujuan CTI-CFF untuk sepuluh tahun ke depan dan menguraikan prioritas utama kegiatan regional CTI-CFF untuk memenuhi kebutuhan negara anggota secara efisien dan optimal.

Selain itu, dalam RPOA 2.0 juga menyebutkan peran penting CTI-CFF untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir Segitiga Terumbu Karang melalui perlindungan keanekaragaman hayati laut dan perikanan untuk ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Setelah disahkan, RPOA 2.0 ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action/NPOA) yang baru sebagai panduan bagi Indonesia dalam implementasi rencana aksi CTI-CFF di tingkat nasional,” pungkasnya.

Ms Nilda Baling dari Filipina yang mewakili Chair MEWG CTI-CFF dan menutup pembahasan RPOA 2.0 tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi CT6 yang bersama-sama menuntaskan dokumen tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sekretariat Regional CTI-CFF bersama CT6 juga akan membahas dan menyepakati beberapa dokumen lain yaitu Financial, Communication and Implementation Strategies, yang akan diselenggarakan secara virtual pada Oktober 2021.

Selain KKP, anggota Delegasi Indonesia lainnya yang turut hadir dalam rangkaian pertemuan RPOA 2.0 adalah Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri selaku Focal Point Financial Resource Working Group (FRWG) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP selaku Focal Point Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG).

Laut memberi banyak manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Karenanya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggomo menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa dengan memperkuat diplomasi maritim, kerja sama dengan berbagai negara dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut.

Penerus Bonar

Editor      :
Reporter :