PPATK Ungkap Rekening Jumbo Sindikat Narkoba, Demokrat Usul Bentuk Tim Khusus

PPATK Ungkap Rekening Jumbo Sindikat Narkoba, Demokrat Usul Bentuk Tim Khusus
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan.

KEADILAN- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya membentuk tim khusus di luar Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening jumbo sindikat narkoba yang mencapai Rp120 triliun.

Menurut Hinca, tim khusus tersebut perlu dibentuk karena laporan PPATK soal rekening gendut bandar narkoba itu tak pernah ditindaklanjuti oleh Polri atau BNN. Tim tersebut nantinya kata Hinca bisa dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Ketika saya tanya, kemana saja laporanmu? PPATK bilang sudah disampaikan ke BNN dan Polri, tapi enggak jalan. Jadi harus Presiden Jokowi juga, ini masalah besar,” ujar Hinca melalui keterangannya, Jumat (8/10/2021).

Hinca menduga jumlah transaksi keuangan dalam sindikat narkoba jauh lebih besar dari laporan PPATK. Bahkan kata Hinca, angka keuangan dari transaksi narkoba adalah puncak gunung es yang selama ini luput dari pengawasan pemerintah.

Hinca memastikan, pihaknya dari Komisi III akan memanggil BNN terkait temuan aliran uang haram tersebut. Rencananya, pemanggilan tersebut akan dilakukan usai masa reses anggota dewan pada awal November 2021 mendatang. “Rapat mendatang akan saya tanyakan ke BNN dan Polri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hinca menyoroti rilis PBB, yang menyatakan pada 1997 perputaran uang dalam transaksi gelap narkotika di dunia mencapai 400 miliar dolar AS. Kemudian, ada laporan RAND corporation yang menyebut, orang-orang Amerika mengeluarkan uang sebesar 150 miliar dolar AS pada 2016 untuk membeli narkoba.

“Jadi, mungkin perputaran uang dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia itu tidak jauh dari sana. Patut diingat, bahwa negara kita adalah salah satu pasar narkoba terbesar di daratan Asia,”

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK terkuak adanya rekening jumbo dengan total transaksi mencapai Rp120 triliun berkaitan dengan kegiatan jual-beli narkotika di Indonesia. Dalam temuannya, PPATK menilai transaksi itu melibatkan 1.339 orang dan korporasi.

Transaksi itu, terakumulasi dalam periode lima tahunan mulai dari 2016 hingga 2020. Diketahui, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan dan dapat berimplikasi pada pelanggaran pidana.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang