Ketua MPR RI Sebut PPHN Perlu dalam Pelaksanaan Pembangunan

Ketua MPR RI Sebut PPHN Perlu dalam Pelaksanaan Pembangunan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

KEADILAN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Indonesia memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut diyakini Bambang setelah pihaknya melakukan diskusi dengan para tokoh bangsa, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi keagamaan, pakar dan akademisi.

“Pada umumnya semua sependapat, bahwa kita memerlukan haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Bambang dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

Menurut Bambang, tujuan adanya PPHN untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka mencapai cita-cita bernegara.

Jika merujuk pada beberapa negara di dunia kata Bambang, ketentuan mengenai pengaturan haluan negara bukanlah sesuatu yang tabu. Negara Irlandia, India, dan Filipina misalnya, menyebutkan secara tegas prinsip-prinsip haluan negara tersebut di dalam Konstitusi.

Irlandia kata Bambang mencantumkan Directive Principles of Social Policy pada Pasal 45 Konstitusi Irlandia Tahun 2015. India mencantumkan Directive Principles of State Policy pada Bab IV Konstitusi India. Sedangkan Filipina mencantumkan Declaration of Principles and State Policies Principles pada Pasal II Konstitusi Filipina Tahun 1987.

Sementara beberapa negara lainnya kata Bambang meskipun tidak secara tegas mencantumkan di dalam Konstitusi, tetapi beberapa pengaturan di dalam Konstitusi memuat prinsip-prinsip haluan negara.

“Misalnya di negara Afrika Selatan, Brazil, dan Korea Selatan. Sistem ketatanegaraan di setiap negara akan selalu dibangun dari konsensus nasional yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat, yang dibentuk berdasarkan karakteristik dan ke-khasan masing-masing negara,” jelasnya.

Di Indonesia kata Bambang, pentingnya kehadiran sebuah haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam Konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

“Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN, fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,” tegasnya.

Namun dalam implementasinya kata Bambang, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan.

“Karena implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” katanya.

Demikian pula kata Bambang antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan. RPJMD tidak terikat untuk mengacu RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota sangat mungkin berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dikatakan Bambang, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan antar daerah, serta antara pusat dan daerah. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain.

“Dampak dari implementasi pembangunan yang tidak sinergis, tidak selaras dan tidak berkesinambungan, sangat berpotensi menimbulkan inefisiensi atau pemborosan anggaran,” tukasnya.

Odorikus Holang

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang