PPHN Bisa Dihadirkan Melalui Konsesus Politik

PPHN Bisa Dihadirkan Melalui Konsesus Politik
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor Prof. Didin Damanhuri

KEADILAN – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor Prof. Didin Damanhuri menilai rencana hadirnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih.

Lanjut Didin, rencana adanya PPHN yang sudah merupakan konsensus sejumlah Partai Politik (Parpol) dalam beberapa tahun terakhir sangat perlu didukung. Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik.

“MPR RI sebenarnya bisa menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Tapi melalui konsensus politik. Kita pernah punya pengalaman saat reformasi,” ujar Didin di Media Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

“Konsensus politik menetapkan tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga amandemen keempat konstitusi, perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan. Bagaimana teknisnya, mungkin para ahli hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh,” tambahnya.

Didin menerangkan, negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pembangunannya karena mereka bermazhab market oriented. Namun harus diingat, Amerika kini sudah akan disalip oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, yang merupakan negara-negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang.

“Pada tahun 1950-an, Jepang bahkan sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan. Begitupun dengan Tiongkok. Karenanya, keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas,” tukasnya.

Odorikus Holang

Editor      :
Reporter :