Sidang Babi Ngepet, Begini Pendapat Saksi Ahli

Sidang Babi Ngepet, Begini Pendapat Saksi Ahli
Sidang babi ngepet hadirkan saksi ahli. Foto: keadilan/RF

 

KEADILAN- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi ahli dalam persidangan perkara hoaks babi ngepet di Pengadilan Negeri Depok, Selasa (12/11/2021).

Dua saksi ahli yang dihadirkan masing-masing ahli bahasa Dr. Andika Duta dan ahli Sosiologi Hukum Dr.Trubus Rahardiansyah.

Andika Duta adalah Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Keahliannya bidang bukti linguistik forensik yaitu bahasa sebagai alat bukti kejahatan.

“Hal-hal yang berkaitan dengan keramaian cenderung akan menimbulkan keributan, tetapi keributan atau keonaran belum tentu menimbulkan kontak fisik dan kericuhan,” kata Andika dihadapan Ketua Majelis Hakim, M Iqbal Hutabarat dalam persidangan.

Lebih lanjut, Andika menuturkan terdapat tiga prinsip dalam berkomunikasi di ruang publik, yakni kuantitas, kualitas, dan komunikasi harus sesuai realita.

Kemudian prinsip kuantitas, suatu informasi tidak menimbulkan perasaan penasaran dan disampaikan secara tuntas dan yang ketiga prinsip cara, dalam menyampaikan informasi harus sesuai budaya lingkungan.

“Ketika pemberi orasi berita bohong di depan publik dan langsung menyampaikan permohonan maaf, maka deliknya sudah gugur,” ujar Andika.

Sementara Trubus Rahardiansyah yang merupakan dosen Fakultas Hukum Trisakti Jakarta mengatakan, berita bohong dalam sosiologi hukum adalah menyiarkan informasi yang tidak sesuai dengan realitas yang bisa menyesatkan masyarakat.

Menurut Trubus, ada tingkatan dalam keonaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tapi juga kerugian non fisik atau perasaan.

“Di dalam delik orang berkerumun, tidak ada kerugian material tetapi kerugian kecemasan perasaan secara psikis,”ungkapnya.

Terdakwa Adam Ibrahim sempat menanyakan kepada Trubus, apakah tindakan yang dilakukan bisa terlepas dari jeratan hukum, karena telah minta maaf kepada masyarakat atas penyebaran berita bohong?

“Kalau dilihat dari aspek sosiologi permohonan maaf dapat diterima. Namun kalau berkaitan dengan hukum, tidak dapat diterima begitu saja karena proses hukum harus tetap jalan,” jawab Trubus.

Usai mendengarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas kesaksian yang disampaikan kedua saksi ahli.

Sementara itu, JPU menyatakan bahwa saksi ahli menyimpulkan telah terjadi perbuatan pidana sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Persidangan akan digelar kembali pada Selasa pekan depan (26/10/2021), dengan agenda pemeriksaan terdakwa,” tutup JPU Alfa Dera.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Rahmat Fauzi