Polres Jakarta Utara Tolak Laporan Advokat, Ini Kronologinya

Polres Jakarta Utara Tolak Laporan Advokat, Ini Kronologinya
Kantor Polres Jakarta Utara.

KEADILAN – Advokat Rudy Bangun sesalkan sikap oknum penyidik di Polres Metro Jakarta Utara yang menolak laporannya. Hal tersebut diutarakan Rudy saat dirinya melapor oknum perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Menurut Rudy, pihaknya membuat laporan tersebut pada 28 September 2021 terkait dugaan tindak pidana pencurian, perampasan dan Undang-Undang (UU) ITE.

Dalam kasus tersebut, Rudi melapor pria yang berinisial DS dan wanita berinisial RJ. Tempat kejadian laporan tersebut kata Rudi di Apartemen Park 5 Tower.

Sebelum mengeluarkan bukti laporan polisi, kata Rudy, pihaknya bersama stafnya sebagai pelapor dengan penyidik Polres Jakarta Utara melakukan konseling atas kasus tersebut.

“Pada saat itu dilakukan dua konseling di tempat yang berbeda. Pertama di lantai dasar dan kedua di lantai 4 Reskrim,” ujar Rudy, Rabu (13/10/2021).

“Untuk tindak pidana pencurian dan perampasan, reserse yang piket sudah mengeluarkan blanko rekomendasi untuk membuat laporan polisi dan telah ditindaklanjuti dibuatkan bukti laporannya,” tambahnya.

Sementara perkara lain yang turut dilaporkan saat itu, kata Rudy, penyidik meminta supaya membawa surat kuasa. Untuk itu, pada tanggal 30 September 2021, Rudy kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Utara.

“Kebetulan saya datang tidak seorang diri karena bersama dengan beberapa orang karyawan, dan juga didampingi oleh beberapa rekan advokat,” katanya.

Setibanya di Polres saat itu kata Rudy, penyidik langsung menyuruhnya untuk masuk ke ruangan konseling. Saat bertemu penyidik, kata Rudy, pihaknya menyerahkan semua bukti permulaan agar dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan tanda bukti laporan.

Lanjut Rudy, pertemuan konseling tersebut memakan waktu yang cukup lama. Rudy mengaku kecewa lantaran penyidik mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang sejak pukul 18.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB.

“Karena yang memberikan konseling kepada kami itu bukan hanya satu orang. Bahkan tepat pada malam harinya, dua orang perwira sampai datang ke ruang konseling dan mengulangi pertanyaan yang sama,” tegasnya.

Para penyidik pun kata Rudy telah meyakini laporannya telah memenuhi unsur pidana dan dapat ditindaklanjuti dengan membuat tanda bukti lapor. Namun saat pihaknya hendak dipersilahkan oleh salah satu penyidik untuk membuat tanda bukti lapor.

“Secara tiba-tiba seorang penyidik mendatangi kami dan menyatakan untuk tidak menerima laporan kami,” paparnya.

Dua penyidik tersebut kata Rudy meminta pihaknya untuk kembali ke ruangan konseling. Penyidik tersebut kembali menanyakan berikut barang bukti yang dilaporkan sama seperti wawancara sebelumnya.

“Sampai akhirnya, dua buah blanko rekomendasi pembuatan laporan polisi ditarik kembali oleh mereka dan dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur. Bahkan kami disuruh melapor ke tempat lain,” tegasnya.

Kecewa

Atas sikap para penyidik tersebut, Rudy pihaknya merasa kecewa. Rudy melihat adanya unsur kepentingan dan titipan dalam penolakan laporan tersebut.

“Saya sempat merasa bingung dan heran karena selama saya berprofesi sebagai advokat, dalam melakukan pembahasan atau pembicaraan di ruang konseling, dengan penyidik paling banyak hanya dua orang. Tetapi kenapa pada malam itu sampai harus ada dua perwira dan beberapa orang penyidik,” katanya.

Namun Rudy merasa semangat lantaran blanko rekomendasi pembuatan laporan polisi masih tersimpan. Hal tersebut Rudy membuat bukti omongan menjadi kuat. “Kalau itu tidak ada, mereka akan cuci tangan,” jelasnya.

Rudy pun akan melaporkan perbuatan penghinaan terhadap profesi sebagai advokat kepada asosiasi Peradi. Selain itu melaporkan ke Propam Mabes Polri.

“Soal blanko ini saya juga akan laporkan ke Polri, Kompolnas dan Presiden Republik Indonesia termasuk Komisi III DPR RI,” tukasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo enggan berkomentar banyak terkait persoalan tersebut. Menurutnya, kasus penolakan tersebut masih ranah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Nanti kami cek dulu ya. Tapi itu masih ranah SPKT, tanya humas saja,” kata Dwi kepada Keadilan.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang