KPK Klaim Tetap Independen, Pakar Hukum Bilang Begini

KPK Klaim Tetap Independen, Pakar Hukum Bilang BeginiPakara Pidana UII Yogyakarta Prof Mudzakir.

KEADILAN- KPK mengatakan pihaknya tetap menjaga marwah independensi pasca pemberhentian 57 orang pegawainya yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Tentu di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 secara kelembagaan sudah jelas di sana disebutkan di Pasal 2 ataupun Pasal 3 bahwa dalam menjalankan tugas-tugas KPK bersifat independen,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam diskusi secara daring bertajuk “Independensi KPK Pasca Kontroversi dan Pemberhentian 57 Pegawai Tidak Lolos TWK”, Kamis (14/10/2021).

Menurutnya, perubahan yang mendasar itu adalah manajemen kepegawaian. Karena berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK harus beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Mengenai tugas-tugasnya tetap seperti biasa saya kira dari mulai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan standar operasi baku yang sama. Bahkan kemudian pasca keputusan MK yang dulunya penyadapan dan penyitaan penggeledahan melalui izin dewan pengawas KPK saat ini kan kembali lagi fungsi-fungsi itu tidak melalui izin dewas,” jelasnya.

Ali mengutarakan, fungsi-fungsi lainnya masih tetap berjalan seperti biasa. Justru ada beberapa penguatan tugas pokok fungsi pasca Undang-undang KPK direvisi. Dia memberikan contoh tidak ada fungsi eksekusi di KPK pada undang-undang sebelumnya.

“Sehingga sebenarnya bisa dipersoalkan kalau kemudian jaksa eksekutor di KPK itu landasannya apa. Saat UU Nomor 19 Tahun 2019 ini di pasal 6 sudah jelas bahwa ada fungsi di sana melaksanakan putusan maupun penetapan hakim yang itu artinya ada jaksa eksekutor di KPK saat ini. Makanya kemudian di struktur barunya ada direktorat pengelolaan barang bukti dan eksekusi,” pungkas Ali.

Pernyataan berbeda datang dari pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir. Ia menilai, KPK akan justru sulit bersikap independen.

Sebab, sejak awal perekrutan pejabat dan pimpinan KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan sudah salah kaprah.

Mestinya, kata Mudzakir, rekrutmen pejabat KPK dari luar Polri, kejaksaan dan hakim.

“Saya juga kaget, kenapa pada saat rekrutmen dia ambil semuanya. Padahal mereka aktif (di kepolisian dan kejaksaan). Nah pada saat rekrutmen itu kesan saya negatif,” kata Mudzakir kepada saat dihubungi keadilan.id

“Harusnya perekrutan itu dari non-polisi, non-kejaksaan, dan non-hakim. Kalau mereka sudah pensiun tidak masalah karena sudah tidak ada keterikatan dengan lembaga tertentu,” sambung Mudzakir.

Di sisi lain, Mudzakir berpandangan bahwa redupnya KPK bukan hanya pada undang-undang, melainkan lebih kepada oknum pejabat KPK.

Sebagai contoh, tertangkapnya Azis Syamsuddin hanya sebagian kecil para koruptor yang terlibat dengan oknum pejabat KPK.

“Karena posisi Azis di partai kan sudah redup. Kalau (KPK) berani, misalnya ketua partai politiknya yang digebuk saya acungi jempol,” tutupnya.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri