Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Berantas Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Berantas Pinjol IlegalAnggota DPD RI Fahira Idris.

KEADILAN – Pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjelma menjadi masalah besar dan krusial. Pasalnya, pinjol illegal tersebut melahirkan berbagai keresahan sosial. Bahkan banyak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI Fahira Idris meminta Pemerintah membentuk tim khusus agar fenomena pinjol ilegal yang merugikan masyarakat bisa diselesaikan secara cepat, tepat dan terukur.

Menurut Fahira, pinjol illegal merupakan persoalan kompleks, bukan sekedar soal kemudahan berhutang atau masih rendahnya literasi masyarakat terkait jasa keuangan digital, tetapi juga menyangkut ketiadaan payung hukum.

“Persoalan pinjol ilegal ini serius dan kompleks, idealnya Pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri dari lembaga penegak hukum, lembaga otoritas jasa keuangan dan kementerian atau lembaga terkait,” ujar Fahira kepada wartawan, Jumat (14/10/2021).

Fahira pun meminta pemerintah segera hapus aplikasi pinjol ilegal tersebut sehingga publik langsung tidak bisa lagi mengaksesnya.

Lanjut Fahira, Kampanye Pemerintah meningkatkan literasi jasa keuangan digital juga harus diiringi kebijakan menggencarkan bantuan finansial dan memperkuat serta mempermudah akses rakyat kecil kepada koperasi dan perbankan.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah harus membangun sistem early warning bekerja sama dengan provider bahwa semua pinjol yang belum mendapat izin dari OJK tidak diberi ruang memunculkan layanannya kepada publik. Jadi harus ada terobosan yang sifatnya mitigasi, sembari dalam jangka panjang kita membenahi aturan hukum terkait fintech ini,” pungkasnya.

Odorikus Holang

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang