Saksi: Tak Ada Pembahasan di Internal Pemprov DKI Tentang Kasus Tanah di  Munjul

Saksi: Tak Ada Pembahasan di Internal Pemprov DKI Tentang Kasus Tanah di  MunjulTerdakwa Yoory Corneles saat ditangkap KPK. Foto: Antara

KEADILAN- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi, menjadi saksi persidangan  terdakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Riyadi menyebutkan tidak ada pembahasan di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan saat  ketua majelus menanyakan pembahasan tanah Munjul kepada Riyadi.

“Apakah ada pembahasan terkait tanah Munjul di lingkup Pemda akhir-akhir ini setelah berjalan di tipikor?,” tanya Saifudin Zuhri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/10/2021).

“Tidak, kami tahu ada proses hukum. Karena tahu masih ada proses hukum, kami tidak berani ngapa-ngapain,” kata Riyadi menimpalinya.

Kemudian hakim bertanya pada Riyadi tentang apa yang dibahas oleh Sekretaris Daerah dan Gubernur DKI Jakarta terkait perkara ini.

Riyadi mengaku, tidak mengetahui terkait pembahasan Sekda dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam perkara ini. Lebih lanjut, ia hanya diminta untuk melakukan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di Sarana Jaya.

“Kemudian koordinasi dengan inspektorat untuk evaluasi SOP pengadaan secara umum,” tuturnya.

Riyadi menerangkan, dia tidak pernah dipanggil secara khusus oleh Anies Baswedan untuk membahas perkara ini. Namun, Riyadi mengetahui Yoory terlibat dalam perkara pengadaan lahan untuk program Rumah DP 0 Rupiah dari media massa.

“Terdakwa ini masalahnya apa tahu enggak?,” tanya hakim lagi.

“Tahu, masalah pembelian tanah tidak sesuai prosedur,” ungkapnya.

“Tahu dari mana?” hakim tanya balik.

“Dari media yang mulia,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, Yoory didakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp 152,56 miliar atas pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun 2019.

Tanah itu rencananya akan digunakan oleh Sarana Jaya untuk membangun program Pemprov DKI Jakarta yaitu Rumah Dp 0 Rupiah.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Yoory memerintahkan pembelian lahan seluas 4,1 hektar dari PT Adonara Propertindo tanpa proses survei.

Setelah survei dilakukan, diketahui 73 persen lokasi tanah tersebut berada di kawasan hijau dan tidak bisa dibangun.

Meski telah mengetahui fakta itu, Yoory tetap memerintahkan agar lahan di Munjul tetap dibeli.

 

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri