Pemkot Depok Belum Patuhi Putusan Pengadilan

Pemkot Depok Belum Patuhi Putusan PengadilanKendaraan melintas di Tol Depok-Antasari seksi 1 sesaat setelah diresmikan, Jumat (28/9). Foto: Liputan6.com

KEADILAN-Proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari masih menyisakan persoalan. Pasalnya, pembayaran ganti rugi pembebasan lahan kepada Partahi Siregar, yang tanahnya terkena proyek tol belum dibayarkan.

Kuasa hukum Partahi, M Amin Nasution mengatakan, sengketa muncul ketika pemilik sah tanah mengetahui bahwa Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan Pemkot Depok membayarkan ganti rugi tanah seluas 3119 meter persegi kepada yang tidak berhak sebesar Rp7,410 miliar pada 2013 lalu.

“Kita melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Salah satu bunyi putusannya adalah menghukum Tergugat I sampai IV membayar ganti rugi kepada Penggugat” kata M Amin Kamis, (21/10/2021).

M Amin menjelaskan, putusan itu sesuai Putusan PN Depok No 01/PDT.G/2016/PN.DPK tanggal 22 November 2016 serta Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 486/PDT/2017/PT.BDG tanggal 4 Januari 2018 serta Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor: 3411 K/ Pdt/2019 tertanggal 16 Desember 2019.

“PN Depok juga sudah 2 kali mengirim aanmaning (teguran) pada 14 dan 28 April 2021 kepada Pemkot Depok. Tapi anehnya belum dilaksanakan pembayaran ganti rugi kepada klien kami,” ucap Amin.

Amin berharap supaya Menteri PUPR dan Wali Kota Depok sebagai Tergugat I dan II mematuhi putusan pengadilan melakukan pembayaran sesuai dengan perintah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ia mengaku heran, kenapa Wali Kota Depok belum membayar ganti rugi, padahal  putusan pengadilan sudah secara tegas menyatakan bahwa tanah itu tidak boleh dimasuki dan diubah fungsinya menjadi jalan tol kalau belum dibayar.

“Sementara kenyataannya sekarang tanah itu sudah jadi jalan tol. Padahal pengadilan juga menegaskan pembayaran dari P2T atas bidang tanah tersebut bukan pemilik sah,” tegas Amin.

Terkait persoalan hukum itu, Kepala Sub Bidang Hukum Sekda Kota Depok Dina Ratna Kartika melalui stafnya Aji Rachmat K mengatakan, pihaknya  tidak berwenang untuk memberikan penjelasan terkait proses eksekusi, karena sudah menjadi kewenangan PN Depok.

“Pihak pengacara penggugat Partahi Siregar, yakni Amin Nasution juga memahami hal tersebut katanya, ” kepada keadilan.id, Kamis (21/10/2021).

 

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Rahmat Fauzi