PKB Kota Depok Tolak PCR Sebagai Syarat Penumpang Pesawat

PKB Kota Depok Tolak PCR Sebagai Syarat Penumpang PesawatKetua DPC PKB Kota Depok M. Faizin. Foto: istimewa

KEADILAN – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok M. Faizin menolak aturan baru dari pemerintah terkait persyaratan naik pesawat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) terbaru sejak 19 Oktober.

Untuk diketahui, persyaratan yang baru ini mewajibkan penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid -19 dengan skema Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Penolakan yang kami laksanakan baik di provinsi maupun kabupaten tegak lurus dengan DPR RI,” ujar Faizin kepada jeadilan.id Senin (25/10/2021).

Lebih lanjut, Faizin mengharapkan agar persyaratan baru tersebut jangan dianggap masyarakat bahwa pemerintah berpihak pada kepentingan bisnis PCR yang sedang tumbuh saat ini.

“Kami tidak ingin aturan wajib tes PCR ini dianggap publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pihak penyelenggara tes PCR yang memang saat ini lagi tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur bisnis mendominasi dalam urusan PCR bagi penumpang pesawat,” sambung Faizin.

Faizin yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB ini mengatakan, sejalan dengan pemikiran Fraksi PKB DPR RI, yang beranggapan bahwa kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat merupakan suatu langkah mundur bagi upaya menuju kehidupan normal yang baru, seiring dengan penurunan kasus Covid-19 saat ini.

“Syarat tes PCR ini, tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Keguatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Civid-19 di wilayah Jawa dan Bali,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Fraksi PKB DPR RI, industri penerbangan global, termasuk di Indinesia menunjukkan bahwa sejak kebijakan pembatasan di masa pandemi Covid-19, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun sama satu setengah tahun terakhir.

“Nilai kerugian tersebut setara dengan sembilan tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global. Parahnya lagi, banyak karyawa dari industri penerbangan yang dirumahkan,” katanya.

Seharusnya lanjut Faizin dengan adanya penurunan kasus Covid-19, bisa menjadi momentum untuk.membangkitkan industri penerbangan di Indonesia.

“Terlebih lagi pemerintah sudah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi, seharusnya lebih bijaksana jika pemerintah lebih concern terhadap percepatan vaksinasi daripada menbuat aturan baru yang dikhawatirkan hanya menjadi bisnis alat kesehatan semata,” tegasnya.

Dia juga mengakui prihatin, mengetahui sejumlah penumpang gagal berangkat karena belum mengetahui aturan baru tersebut.

“Penumpang yang memiliki agenda penting seperti bisnis jadi tertunda, terlebih bagi mereka yang sudah divaksin. Jangan sampai masyarakat menganggap tes PCR lebih penting dari vaksinasi,” tutupnya.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Rahmat Fauzi