Terdakwa Babi Ngepet Mengaku  Menyesal

Terdakwa Babi Ngepet Mengaku  MenyesalSidang babi ngepet di PN Depok dilakukan secara virtual. Foto: keadilan/RF

KEADILAN- Terdakwa perkara babi ngepet Adam Ibrahim, mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut diungkapkan Adam dalam sidang lanjutan kasus hoaks babi ngepet tang digelar di Pengadilan Negeri Depok secara virtual, Selasa (2/11/2021).

“Saya mohon ampun pada Allah, karena semua keluarga saya menjadi korban atas ulah saya. Anak saya juga terpaksa berhenti sekolah, karena sudah tidak ada lagi yang membiayai,” kata Adam Ibrahim.

Setelah menyebarkan isu babi ngepet, Adam mengaku selalu shalat taubat. Ia pun sudah minta maaf kepada empat orang yang telanjang bulat ketika penangkapan babi tersebut.

“Demi Allah, saya tidak akan mengulangi lagi, saya juga sudah minta maaf di Polsek Sawangan, dan sampai saat ini saya tidak pernah berhenti yang namanya shalat sunah taubat, dan setelah ini saya akan hijrah,” ungkapnya.

Sementara itu, Hakim M Iqbal Hutabarat menyampaikan kepada terdakwa, bahwa segala perbuatan akan tercatat dalam sejarah hidupnya. Hakim juga mengatakan kasus berita bohong soal babi ngepet harus diluruskan.

“Sampai anak cucunya akan tahu cerita itu. Kakekmu bugil berempat. Itu yang harus diluruskan. Karena perintah saudara (terdakwa) yang tidak sesuai faktanya, mereka jadi korban,” ujar hakim.

Isu babi ngepet sempat viral di media sosial pada 27 April 2021.

Untuk diketahui Adam merencanakan aksinya sejak Maret 2021 karena terinspirasi kisah-kisah viral di media sosial.

Ia membeli anak babi secara online dengan harga Rp900 ribu. Kemudian, Adam  menyusun skenario untuk menangkap babi yang kemudian disembelih ditemani beberapa orang lainnya.

Ia pun mengaku melakukan rekayasa ini, supaya dirinya lebih terpandang sebagai tokoh kampung.

Dalam perkara ini, Adam Ibrahim didakwa telah menyebarkan berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Ia didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Rahmat Fauzi