Menteri Sofyan Djalil Jadi Saksi Sidang RJ Lino

Menteri Sofyan Djalil Jadi Saksi Sidang RJ LinoMenteri ATR/BPN Sofyan A Djalil hadir sebagai saksi sidang RJ Lino. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Namun, kehadirannya sebagai saksi dengan kapasitas sebagai karyawan swasta dan mantan Menteri BUMN. Sekaligus, dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

“Sebelum persidangan dimulai para saksi untuk bersumpah dulu sesuai keyakinan masing-masing,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, (3/11/2021).

Sementara itu, lima saksi meringankan lainnya juga dihadirkan. Mereka adalah dari kalangan wiraswasta yakni Susanto Wijaya dan Hamdan Godang. Lalu, karyawan BUMN PT Pelindo II Bunyamin Sukur, David Pandapotan Sirait, dan Agus Hendrianto.

Pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah. Sofyan Djalil diperiksa terlebih dahulu. Pada awal persidangan Sofyan Djalil mengaku mengenal RJ Lino.

“Kenal, tidak ada (hubungan keluarga dan pekerjaan),” ucap Sofyan Djalil.

Pada perkara ini, RJ Lino didakwa merugikan keuangan negara sebesar mencapai 1,997 juta Dolar Amerika Serikat (AS) terkait pengadaan tiga unit QCC pada 2009-2011. Angka itu jauh dari perhitungan KPK sebelumnya. Lembaga Antikorupsi menyebut kerugian negara atas ulah Lino hanya 22.828,94 Dolar AS.

Angka itu didapat dari temuan unit forensik akunting direktorat deteksi dan analisis korupsi KPK. Temuan itu dilihat pada 2010.

Diketahui, mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri