Korupsi Sektor Swasta, KPK Bentuk Direktorat Baru

Korupsi Sektor Swasta, KPK Bentuk Direktorat BaruDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan

KEADILAN – Banyaknya tersangka korupsi yang berasal dari sektor swasta telah menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak lembaga anti rasuah itu berdiri, tercatat sudah ada 356 orang dari sektor swasta yang diproses hukum dan juga sudah menindak tujuh korporasi.

Dan untuk mengurangi kasus dari sektor tersebut, KPK membentuk sebuah direktorat baru yang bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
“Bahwa sepanjang KPK berdiri yang paling banyak menjadi tersangka dari sektor swasta karena memang ini natural yang terbesar itu adalah suap dan gratifikasi. Kalau dilihat sektornya lagi yang paling banyak pengadaan barang jasa dan perizinan,” ucapnya.
Dijelaskannya, alur perbuatan suap selalu dimulai dari pihak swasta ke penyelenggara negara baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sejauh ini, belum ada program pencegahan yang menyasar sektor swasta.
“Oleh karena itu, sekali lagi, Direktorat AKBU khusus didesain untuk bagaimana mengurangi supplier suap dari sektor swasta,” tandasnya.

Perubahan struktur baru KPK diatur dalam Perkom 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Perkom tersebut mengganti Perkom 3/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Chairul Zein