Perkara RJ Lino, Ahli Sebut Disposisi Bukan Bentuk Intervensi

Perkara RJ Lino, Ahli Sebut Disposisi Bukan Bentuk IntervensiI Gede Pantja Astawa jadi saksi ahli di persidangan RJ Lino. Foto: keadilan/AG

KEADILAN- Ahli hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung I Gde Pantja Astawa, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Pantja Astawa menilai, disposisi bukan bentuk intervensi, melainkan sebagai petunjuk tertulis untuk melakukan tindak lanjut terhadap sesuatu dengan merespons suatu berkas.

“Apakah itu bentuk intervensi? Dalam konteks ini tidak ada urusannya dengan intervensi, hanya merespons,” kata Pantja di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (4/11/2021).

Guru Besar Unpad itu mengatakan, perlunya memahami disposisi dari ilmu administrasi umum. Menurutnya, disposisi merupakan ruang lingkup dari tata naskah dinas.

“Tata naskah dinas ini beragam bentuknya. Dia bisa surat perintah, pengumuman, memorandum, maklumat, surat edaran, bisa disposisi,” ujar Pantja.

Ia mencontohkan, ketika seorang pimpinan perusahaan mendapatkan sebuah nota dinas. Petunjuk tertulis, merupakan sebagai bentuk respons terhadap nota dinas dan dianggap sebagai tindak lanjut.

“Saya (sebagai pimpinan) merespons, merespons dalam arti menjawab apa yang dikehendaki oleh orang yang menyampaikan ke bawahan (dalam bentuk) nota dinas kepada saya,” ucap dia.

“Tergantung saya meresponnya, wujud disposisi bisa panjang lebar. bisa singkat. tergantung,” sambungnya.

Pantja menuturkan bahwa yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan itu bukan intervensi, melainkan sebuah langkah pimpinan itu sendiri sebagai diskresi.

“Tegas saya katakan dalam buku administrasi tidak mengenal nomenklatur intervensi. Karena itu sesuatu yang lazim di lingkungan administrasi umum, tata naskah dinas kok. Tidak ada sama sekali nomenklatur namanya di buku administrasi (itu) intervensi,” ucap Pantja.

Pada surat dakwaan disebutkan, RJ Lino melakukan disposisi terkait pengadaan QCC di PT Pelindo II. Awalnya, dia sempat memerintahkan bawahannya agar dilakukan penunjukkan langsung dan menentukan sendiri ketiga perusahaan pengadaan QCC yakni, HDHM dan ZPMC dari Tiongkok, serta Doosan asal Korea Selatan.

Hal itu tertuang dalam memo RJ Lino Nomor 6327 yang ditujukan kepada Direktur Operasi dan Teknik serta Kabiro Pengadaan PT Pelindo II.

Memo itu tercatat pertama, “Agar proses selanjutnya diundang langsung diantaranya: (1) HDHM-China, (2) ZPMC-China, (3) Doosan-Korea Selatan.” Lalu, kata singkat “Segera”.

Salah satu disposisi yang diduga dilakukan RJ Lino adalah menuliskan perintah tersebut dan meminta penyelesaian proses penunjukan HDHM. Perusahaan itu akan menggarap proyek twin lift QCC dengan kapasitas 50 ton.

Pada perkara ini, RJ Lino didakwa merugikan keuangan negara sebesar mencapai 1,997 juta dolar AS. Kerugian itu terkait pengadaan tiga unit QCC pada 2009-2011.

RJ Lino didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri