KPK: Musuh Visi Kepala Daerah adalah Korupsi

KPK: Musuh Visi Kepala Daerah adalah KorupsiWakil Ketua KPK Nurul Gufron. Foto: dokumentasi KPK

KEADILAN- Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, mengingatkan kepada seluruh kepala daerah gubernur, bupati, serta wali kota di Maluku untuk wujudkan janji kampanye bagi rakyat Maluku.

Menurutnya, janji kampanye yang menjadi tujuan dan visi kepala daerah, akan sulit terwujud jika kepala daerah tidak mampu menghadapi musuhnya.

“Musuh gubernur bukan KPK, polda, kejati atau DPRD. Musuh visi gubernur adalah korupsi,” kata Ghufron dalam Rapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (4/11/2021).

Ghufron memaparkan, dampak korupsi yang merusak pasar, harga, dan persaingan yang sehat dapat merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, melanggar HAM, dan menurunkan kualitas hidup serta pembangunan berkelanjutan.

Ghufron meminta, kepala daerah di Maluku untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing.

“Capaian MCP wilayah Maluku hingga Oktober 2021 rata-ratanya sebesar 36,29. Angka ini masih berada di level tengah dari capaian rata-rata nasional. Saya minta terus ditingkatkan sampai akhir tahun,” tutur Ghufron.

Ghufron berharap, kepala daerah harus memiliki kesadaran dan kontrol diri untuk tidak memanfaatkan kewenangan sebagai pejabat publik dan keuangan daerah sebagai musuh internal kepala daerah dalam melakukan pembangunan.

Sementara, menurut Ghufron, musuh eksternalnya adalah lingkungan kepala daerah yang ingin memanfaatkan posisi kepala daerah.

“KPK mencatat 152 kepala daerah pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004-31 maret 2021. Kami berharap jumlah ini tidak bertambah,” ujar Ghufron.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan bahwa dirinya dan jajaran siap untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan di wilayahnya.

“Kami instruksikan seluruh jajaran aparatur provinsi, kabupaten, kota untuk menindaklanjuti komitmen antikorupsi ini dengan melakukan langkah-langkah terstruktur dan sistematis guna mencegah dan memberantas korupsi dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Pada rangkaian rapat koordinasi ini, KPK menyaksikan penandatanganan komitmen bersama 12 kepala daerah terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di wilayah Maluku.

Enam poin yang menjadi komitmen kepala daerah tersebut di antaranya terkait implementasi pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah yang meliputi 8 area intervensi, mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah dari pajak.

Kemudian, mengoptimalkan manajemen dan penyelesaian aset bermasalah, implementasi program penanganan Covid-19 secara akuntabel dan bebas korupsi, implementasi pendidikan antikorupsi, serta secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Editor      : Darman Tanjung
Reporter : Ainul Ghurri