Begini Penjelasan Prof Romli Terkait Unsur Pidana dalam Sidang Korupsi Pelindo II 

Begini Penjelasan Prof Romli Terkait Unsur Pidana dalam Sidang Korupsi Pelindo II Pakar Hukum Pidana Unpad Prof. Dr. Romli Atmasasmita. Foto: kompas.com

KEADILAN- Pakar hukum pidana, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, membeberkan unsur-unsur yang mengarah pada pelanggaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khususnya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh perusahaan plat merah yang dikaitkan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Kalau kita membaca tentang BUMN sejauh mana itu dia melanggar pidana, tergantung dari unsurnya,” kata Romli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Romli dihadirkan sebagai saksi ahli secara video confrence dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. Perkara tersebut, menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai terdakwa.

Romli menuturkan, unsur yang membuat direksi BUMN melanggar ketentuan pidana Pasal 2 dan 3 UU Tipikor harus mencerminkan adanya niat, motif, dan terwujud. Unsur itu mesti dikehendaki oleh direksi.

“Apa artinya? Akibatnya dari perbuatan itu (terdapat) kerugian BUMN,” ucap Romli.

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran itu memaparkan, bila terjadi pelanggaran berupa kerugian negara dari kebijakan direksi BUMN, bisa dikatakan sebagai risiko bisnis. Sepanjang, kebijakan direksi dilakukan dengan i’tikad baik dan tidak ada kick back.

“Itulah yang saya katakan risiko bisnis, bukan tindak pidana bukan risiko kerugian negara,” ucap Romli.

Romli berpandangan, jika dilihat dari aspek BUMN, kerugian perusahaan atau kerugian negara merupakan sebuah masalah yang belum selesai sampai sekarang, walaupun secara normatif dari sudut praktik hukum dalam penerapan UU Tipikor.

Lebih lanjut Romli menjelaskan, doktrin hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini, menurut Romli, menuntut juga sebagai pihak untuk membuktikan adanya kesalahan dan kemudian kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan.

“Kepada siapa dalam hal menetapkan adanya kejadian kesalahan, kesalahan itu juga harus dijelaskan, apakah itu dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian?,” tuturnya.

“Namun, di dalam UU khusus Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diatur tentang kelalaian, tidak diatur dengan sengaja. sengaja itu juga ada pembedaan. Di dalam hukum pidana juga ada hal yang mengecualikan, menghapuskan, mengurangi, atau hal yang membenarkan pada tindak pidana. Demikian,” pungkas Romli.