Saksi Ahli: Semua Direksi Pelindo II Dikenai Tanggungjawab

Saksi Ahli: Semua Direksi Pelindo II Dikenai TanggungjawabGuru Besar Hukum Bisnis UGM Prof. Nindyo Pramono usai menjadi saksi ahli di persidangan RJ Lino. Foto: keadilan/AG

 

KEADILAN- Pakar Hukum Bisnis Prof. Dr. Nindyo Pramono, mengatakan jila terjadi kerugian dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, maka semua direksi dikenai pertanggung jawaban karena kesalahan dan kelalaiannya.

Menurutnya, hal itu sesuai Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) yang menyebutkan, “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),”

“(Bila) direksi merugikan perseroan, maka direksi kena pertanggung jawaban sampai harta pribadi,” kata Nindyo saat menjadi saksi ahli atas terdakwa eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis malam (4/11/2021).

Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menggambarkan, jika Menteri BUMN menyetujui apa yang dilakukan para direksi, maka Menteri BUMN juga dapat dimintai tanggung jawabnya di PT Pelindo II.

“Kalau mau dipersoalkan tentang siapa yang salah dalam konteks direksi, maka Menteri BUMN juga salah dan para direksinya juga salah. Kecuali ada satu direksi melakukan dissenting opinion, maka yang melakukan dissenting opinion itu tidak terkena sistem kolektif kolegial,” terangnya.

Nindyo memaparkan, seorang Direktur Utama merupakan koordinator dari seluruh anggota direksi, sehingga dirut mempunyai kewenangan lebih dan berperan mengambil alih dalam sebuah kebijakan. Apalagi, kebijakannya untuk kepentingan perseroan.

Dia menambahkan, dalam Pasal 92 ayat 2 menjelaskan, Direksi boleh mengambil kebijakan yang dipandang tepat asal semua untuk kepentingan dan sesuai tujuan yakni, berkaitan dengan keahlian dan hal-hal menguntungkan perseroan. Karena menurutnya, kepentingan perseroan prinsip utamanya adalah keuntungan.

“Karena di dalam praktik dan kegiatan usaha suatu korporasi, peluang bisnis itu tidak datang dua kali. Karena tidak datang dua kali, maka perlu keputusan direksi yang tepat untuk kepentingan persero. Itu satu diskresi yang dipandang tepat dalam Pasal 92,” jelasnya.

Dalam Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa direksi menjalankan sebuah keputusan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian, Pasal 98 direksi menjalankan kepengurusan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar. Dalam Pasal 98 juga menyebutkan, Direksi dalam perseroan wajib profesional menjalankan kepengurusan dan perseroan dengan integritas, transparan dan tanggung jawab.

“Prinsip ini yang dikenal di dalam teori sebagai manifestasi dari hukum corporate good goverment,” pungkasnya.

Ainul Ghurri