Kebut RUU Perubahan Energi, Ini Cara Komite II DPD RI

Kebut RUU Perubahan Energi, Ini Cara Komite II DPD RIWakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (8/11/2021).

KEADILAN – Komite II DPD RI tengah menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Komite II DPD RI pun terus mencari masukan yang komprehensif baik dari sisi akademik maupun dari sisi implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen mengatakan, pihaknya khawatir dengan adanya tumpang tindih regulasi jika RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi tetap dilakukan. Pasalnya, proses harmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan juga terus berjalan.

“Di sisi lain, kebijakan optimalisasi Energi Baru dan Terbarukan juga sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional,” ujar Lukky saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (11/8/2021).

Senator asal Sulawesi Tengah ini menambahkan, Indonesia harus mendorong energi dalam negeri, walaupun membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu, RUU tersebut ke depannya dapat menjadi alat untuk mendorong terpenuhinya pemerataan akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi.

“Termasuk mendorong terpenuhinya pemerataan akses yang berada di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar,” harapnya.

Editor      : Penerus Bonar
Reporter : Odorikus Holang